Bisnis.com, JAKARTA – Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyebut pihaknya telah menawarkan solusi ke Pemerintah China untuk membantu menyelesaikan persoalan dugaan pelanggaran hak asasi manusia atas etnis Uighur.
Akan tetapi, meski tawaran itu telah disampaikan, pihak Beijing menolak usulan itu dan tidak ditindaklanjuti.
Dia mengatakan NU bisa membantu Pemerintah China dengan memberikan wawasan-wawasan keagamaan. Dengan demikian, orang-orang Uighur bisa lebih kooperatif terhadap sistem tanpa harus direpresi, dicuci otak, dan ditindas.
Dia menjelaskan bahwa kasus Uighur di Xinjiang, China, mirip dengan yang dialami bangsa Papua di Indonesia. Karena itulah dia yakin NU bisa memberi kontribusi untuk penyelesaian persoalan tersebut.
Menurut pria yang akrab disapa Gus Yahya itu, ada kaum separatis Uighur yang berusaha memisahkan diri dengan China. Mereka ingin mengembalikan kemerdekaan negara Turkistan Timur, kayanya.
“Kalau kita biarkan ini berlanjut konfliknya, ini bukan cuma China yang kacau, seluruh kawasan akan mengalami destabilisasi. Jadi destabilisasi seluruh kawasan dan kita ikut jadi korbannya mau tidak mau,” kata Yahya dalam diskusi Dialog Lintas Iman untuk Moderasi Beragama, Kamis (26/12).
Yahya menilai persoalan di Uighur begitu rumit. Dia mengakui memang ada represi terhadap separatis Uighur sebagai bentuk kedaulatan China terhadap wilayahnya. Namun di saat yang sama kelompok separatis di Xinjiang menyeret persoalan ke isu agama.
Sementara itu, DPP Front Pembela Islam (FPI) menginstruksikan seluruh anggotanya se-Indonesia untuk datang ke Jakarta mengikuti Aksi Bela Uighur di depan Kantor Kedutaan Besar China pada Jumat besok. Instruksi itu sendiri diterbitkan sejak 19 Desember 2019.
Sekretaris Umum DPP FPI Munarman, mengonfirmasi mengenai isi surat instruksi tersebut kepada wartawan.
“Kepada FPI di seluruh Indonesia agar turun ke Jakarta pada hari Jumat, 27 Desember 2019, untuk mengikuti Aksi Bela Muslim Uighur bersama GNPF, PA 212, para habaib, ulama, santri, ormas Islam dan Umat Islam di Kedubes China,” menurut bunyi surat edaran DPP FPI.
DPP FPI menganggap Pemerintah China telah menindas etnis Uighur. Menurut FPI, masalah tersebut adalah persoalan umat Islam sedunia, termasuk Indonesia.
