Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia resmi memulai jabatan sebagai Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama sebulan penuh pada Rabu (1/5/2019).
Indonesia mendapat giliran memimpin di salah satu badan penting di PBB tersebut setelah Jerman menyelesaikan presidensi untuk periode April.
Selama menjabat sebagai Presiden DK PBB, Indonesia bakal bertugas memimpin berbagai sidang, pertemuan, dan konsultasi. Indonesia juga diberi kepercayaan untuk mewakili dan berbicara atas nama DK PBB di hadapan seluruh negara PBB atau pihak ketiga lainnya.
Tema utama yang diusung Indonesia dalam kepemimpinan kali ini adalah Menabur Benih Perdamaian atau Investing in Peace.
Terdapat sejumlah agenda utama yang akan diselenggarakan, di antaranya adalah debat terbuka mengenai perlindungan dan keamanan misi perdamaian PBB, debat terbuka soal perlindungan warga sipil di daerah konflik, serta diskusi informal yang mengangkat isu soal Palestina.
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Ruddyard memaparkan sejumlah manfaat yang bisa dituai Indonesia lewat kepemimpinan di DK PBB kali ini.
Manfaat pertama lebih bersifat normatif. Febri menyebutkan jabatan sebagai Presiden DK PBB merupakan bentuk pengakuan dunia terhadap kepemimpinan di forum internasional.
"Manfaat kedua, dan yang paling penting menurut saya, Indonesia berpeluang menciptakan warisan yang bermanfaat bagi dunia internasional," ungkap Febri.
Isu utama yang diangkat Indonesia adalah soal misi pemeliharaan perdamaian PBB di berbagai konflik. Febrian menjelaskan bahwa pembahasan isu ini merupakan realisasi dari warisan yang ingin ditinggalkan Indonesia.
Semua tak lepas dari pertimbangan bahwa misi perdamaian merupakan bentuk realisasi paling nyata dari peran PBB sebagai penjaga perdamaian dan keamanan dunia.
Manfaat ketiga, sambung Febrian, presidensi DK PBB bisa menjadi sarana bagi Indonesia untuk mengusung kepentingan nasional.
Dalam konteks ini, kepentingan dalam negeri yang dibawa Indonesia adalah soal pemeliharaan perdamaian. Sampai 31 Maret 2019, terdapat 3.080 personel militer dan kepolisian Indonesia yang menjalankan misi perdamaian di delapan mandat PBB. Dari jumlah tersebut, 106 di antaranya adalah personel perempuan.
Persoalan metode kerja DK PBB pun bisa menjadi salah satu manfaat bagi Indonesia. Dengan presidensi ini, Indonesia bisa meningkatkan peluang menciptakan metode kerja yang lebih inklusif dan transparan di tengah perbedaan pandangan para anggota.
"Salah satu permasalahan di DK PBB saat ini adalah bagaimana cara untuk mencapai kesepakatan di tengah kecenderungan unilateralisme.
Sebagai ketua, Indonesia harus menunjukkan bagaimana menciptakan sinergi dan atmosfir positif. Kita juga harus bisa memupuk rasa kemitraan di antara negara-negara anggota yang pandangannya tidak selalu sama," papar Febrian.
Manfaat terakhir, Indonesia bisa menjadikan presidensi sebagai momentum untuk mempromosikan pencalonan sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2021.
Pemilihan anggota untuk badan PBB yang berkedudukan di Jenewa, Swiss itu sendiri akan digelar pada pertengahan 2019. Febrian mengungkapkan posisi yang diincar Indonesia itu sama pentingnya dengan keanggotaan di DK PBB.
