Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Theresa May sedang berjuang untuk menjaga posisinya sebagai kepala pemerintahan agar dia dapat menuntaskan tanggung jawabnya untuk menarik Inggris keluar dari Uni Eropa, namun hasil akhir dari usahanya berada di tangan rival politik, Jeremy Corbyn.
Para pejabat senior yang berada di sisi perdana menteri percaya bahwa satu-satunya peluang realistis agar kesepakatan Brexit dapat lolos pada voting di parlemen adalah jika pemimpin Partai Buruh memutuskan untuk serius menangani isu ini.
Tidak seperti May, menurut sejumlah sumber, Corbyn nampaknya tidak begitu terburu-buru untuk menyelesaikan Brexit.
Pembicaraan antara pejabat Partai Buruh dan Konservatif dijadwalkan untuk dilanjutkan pada Selasa (23/4/2019) waktu London, setelah para anggota Parlemen kembali ke bekerja pasca libur Paskah.
"Jika tidak ada kesepakatan yang dicapai sebelum pemilihan di Parlemen Eropa pada 23 Mei, pendukung perdana menteri khawatir May akan kehilangan kesempatan untuk menegosiasikan kesepakatan Brexit dan dipaksa keluar dari Uni Eropa," ujar beberapa sumber yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, seperti dikutip melalui Bloomberg, Selasa (23/4/2019).
PM May menerima tuntuan tidak hanya dari aktivis lokal Partai Konservatif untuk mundur dari jabatannya, sejumlah rekannya di parlemen juga ingin agar dia mengundurkan diri.
Baca Juga
Beberapa pro-Brexit mengeluhkan kegagalan May untuk segera menuntaskan pengunduran diri Inggris dari Uni Eropa serta menyayangkan keputusannya untuk membuka diskusi dengan Corbyn guna mencapai konsensus lintas partai.
Latar belakang negosiasi lintas-partai ini cukup berbahaya bagi May yang memiliki dua peran penting yakni sebagai pemimpin Partai Konservatif dan perdana menteri.
Dia telah berjanji untuk mundur dari jabatan perdana menteri setelah kesepakatan tercapai dan memberikan kesempatan bagi pemimpin baru untuk mengambil alih fase kedua dari proses Brexit.
"Perdana Menteri May bertekad untuk mengawal Brexit hingga seluruh prosesnya selesai," ujar penasihatnya.
Meski demikian, bagi sejumlah anggota Partai Konservatif, kompromi yang ditawarkan May sudah terlampau jauh. Bahkan para sekutu perdana menteri berpendapat bahwa nasib May kini sudah diluar kendalinya.
Sebelumnya Perdana Menteri May cukup beruntung untuk selamat dari satu upaya pemakzulan sebagai ketua partai pada Desember tahun lalu.
Berdasarkan aturan partai, pemungutan suara mosi tidak percaya (no confidence voting) berikutnya tidak akan diadakan sampai dengan akhir tahun ini.
Ada laporan bahwa beberapa anggota Konservatif sedang mempertimbangkan untuk mengubah aturan tersebut agar memungkinkan voting dapat diadakan lebih cepat.
Tim PM May mengalkulasi, sementara rival politiknya sedang mempersiapkan diri untuk melengserkan perdana menteri, saingan potensial yang ada di dalam kabinet tidak tertarik untuk mengambil alih jabatan sampai setelah Inggris meninggalkan Uni Eropa.
Inggris pada awalnya dijadwalkan meninggalkan Uni Eropa pada 29 Maret tetapi proses tersebut itu telah ditunda dua kali setelah Parlemen berulang kali menolak kesepakatan yang dinegosiasikan PM May.
Berdasarkan keputusan dari Komisi Uni Eropa, Brexit akan ditunda sampai dengan 31 Oktober, memperpanjang ketidakpastian politik, hingga membuat para pemimpin bisnis kecewa.
Bagi Corbyn, masalah utamanya adalah apakah dia dapat mengamankan referendum lanjutan, di tengah desakan dari banyak anggota Partai Buruh yang ingin publik memiliki kesempatan untuk memilih apakah akan menerima kesepakatan Brexit yang ditawarkan pemerintah.
