5 Terpopuler Nasional, Alasan Habib Rizieq Jadi Syarat Utama Rekonsiliasi dan Respons Polri Ada 3 Jenderal Aktif Diperiksa TGPF Novel

Alasan Habib Rizieq jadi syarat utama rekonsiliasi masuk dalam jajaran berita terpopuler di kanal Nasional Bisnis.com pada hari Rabu (10/7/2019).
Ahmad Rifai
Ahmad Rifai - Bisnis.com 10 Juli 2019  |  19:45 WIB
5 Terpopuler Nasional, Alasan Habib Rizieq Jadi Syarat Utama Rekonsiliasi dan Respons Polri Ada 3 Jenderal Aktif Diperiksa TGPF Novel
Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab - Reuters

1. Gerindra Ungkap Alasan Habib Rizieq Jadi Syarat Utama Rekonsiliasi

Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan syarat-syarat untuk rekonsiliasi, salah satunya menjamin kepulangan Habib Rizieq Shihab dari Arab Saudi. Tujuan utamanya adalah persatuan Indonesia pascapemilu 2019.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan bahwa untuk menyatukan perbedaan jangan sampai ada pihak yang merasa terzalimi. Menurutnya, Prabowo-Sandi hanya ingin negara ini guyub dan rukun kembali.

Baca selengkapnya di sini.

2. Keponakan Prabowo Diketahui Telat Daftarkan Gugatan

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Rahayu Saraswati Djojohadikusumo ternyata menggugat hasil Pemilihan legislatif (Pileg) 2019 di Daerah Pemilihan DKI Jakarta III melebihi tenggang waktu pengajuan permohonan.

Fakta itu terungkap dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Jakarta, Rabu (10/7/2019). Permohonan Rahayu diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 31 Mei 2019 pukul 18.56 WIB, padahal pendaftaran sudah ditutup pada 24 Mei pukul 01.46 WIB.

Baca selengkapnya di sini.

3. Yusril Jadi Penasehat Hukum Habil Marati

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra akan menjadi penasehat hukum Habil Marati, tersangka kasus rencana pembunuhan empat tokoh nasional.

Yusril mengunjungi Habil Marati yang ditahan di Polda Metro Jaya, Rabu (10/7/2019). Kunjungan tersebut untuk mendengarkan langsung perkara yang sedang dihadapi Habil.

Baca selengkapnya di sini.

4. Fahri Hamzah Usulkan Perppu Atur Penyadapan

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai perlu terobosan baru dalam pengaturan dan kewenangan penyadapan oleh penegak hukum agar hak asasi warga negara terlindungi dengan baik.

Menurutnya, setiap penegak hukum memerlukan dasar hukum untuk menjalankan tugas mereka dalam melakukan penyadapan. Karena itulah dia menyarankan kepada pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang penyadapan.

Baca selengkapnya di sini.

5. Ada 3 Jenderal Aktif Diperiksa TGPF Novel, Ini Respons Polri

Polri mengaku masih mempelajari hasil investigasi yang diserahkan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk kasus penyiraman air keras ke Novel Baswedan, terutama adanya tiga jenderal aktif yang diperiksa oleh tim tersebut.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Muhammad Iqbal mengungkapkan laporan yang diserahkan TGPF Novel ke Kapolri Jenderal Pol Muhammad Tito Karnavian pada Selasa (9/7/2019) malam, jumlahnya cukup banyak.

Baca selengkapnya di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
KPK, polri, yusril ihza mahendra, fahri hamzah, prabowo subianto, habib rizieq, novel baswedan, pileg 2019

Editor : Surya Rianto

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top