Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengurangi kuota penerimaan mahasiswa baru dari jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2019 karena sedang dievaluasi.
“Kuota SNMPTN dikurangi, itu dasarnya evaluasi,” kata Rina Indiastuti, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, di Bandung, Jumat (24/5/2019).
Landasannya, menurut pelaksana teknis Rektor Universitas Padjadjaran itu, adalah Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 60 tahun 2018.
Sebenarnya menurut Rina, sistem seleksi berdasarkan rapor atau jalur undangan dinilai menghasilkan lulusan terbaik. Mereka pun menjaga mutu pendidikan di perguruan tinggi negeri sejak lama diterapkan.
Namun ternyata, kata Rina, baru ketahuan mutu lulusan Sekolah Menengah Atas sederajat se-Indonesia tidak sama.
“Nilai rapor yang sama-sama 90 dari sekolah ketika masuk perguruan tinggi akan berbeda,” ujarnya.
Baca Juga
Setelah lahir Undang-undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012, seleksi diatur tidak hanya lewat rapor atau undangan. Jalur itu tetap dipakai yang kini dinamakan SNMPTN. Selain itu ada seleksi bersama kemudian jalur mandiri.
“Pasal berikutnya ada seleksi lain yang dilakukan perguruan tinggi negeri yang jadi kewenangan rektor atau seleksi mandiri.”
Dalam Permenristekdikti itu jumlah kuota jalur SNMPTN ditetapkan minimal 20 persen. Seleksi bersama berupa ujian tulis dipatok minimal 40 persen, dan jalur seleksi mandiri minimal 30 persen dari daya tampung program studi. Unpad misalnya mengurangi kuota SNMPTN dengan mematok sekitar 25 persen, berkurang dari tahun lalu yang sebesar 38 persen.
Sebagian kursinya disediakan untuk jalur mandiri. Unpad tahun ini membuka seleksi penerimaan mahasiswa baru tingkat sarjana reguler melalui jalur mandiri. Menurut Rina, pembukaan jalur mandiri di perguruan tinggi negeri sekarang ini membuka peluang warga lokal kuliah di kampus negeri.
Penyebabnya karena masyarakat di wilayah timur Indonesia bakal tidak akan masuk jika seleksinya memakai standar nasional.
“Menurut saya itu bagus supaya ada kesempatan yang sama bagi warga lokal untuk masuk PTN,” ujarnya.
Masalah mutu pendidikan yang tidak merata bukan masalah sekolah.
“Karena kita di Indonesia dalam proses melakukan pemerataan mutu pendidikan antar sekolah, PTN,” ujarnya.
Perbedaan mutu pendidikan itu merupakan fakta yang datanya tercatat Badan Pusat Statistik.
