Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi kembali menyoroti proyek-proyek infrastruktur yang dibangun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) pada 4 tahun terakhir.
Kali ini membeberkan daftar proyek infrastruktur yang dinilai dibangun tanpa proses perencanaan matang dan terancam mangkrak. Dalam kajian BPN Prabowo-Sandi, proyek jalan tol Trans Jawa berada di urutan pertama.
Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara mengatakan jalan tol Trans Jawa yang dibangun Jokowi hanya dimanfaatkan selama libur lebaran, natal dan tahun baru. Hanya sekitar 15 hari dalam setahun jalan tol benar-benar padat.
"Di luar hari libur panjang itu, jalan tol sepi dan cenderung kosong melompong," kata Suhendra dalam pernyataan pers Media Center Prabowo-Sandi, Selasa sore (12/02/2019).
Suhendra menjelaskan tidak hanya minim perencanaan, jalan tol yang dibangun pemerintahan Jokowi bukan untuk kepentingan rakyat. Melainkan untuk para pengembang di sepanjang jalur tersebut. Contohnya jalan tol layang Jakarta-Cikampek yang dibangun karena ada Meikarta.
"Jalan tol layang itu harganya sampai dua kali lipat. Pembangunan jalan tol layang Jakarta-Cikampek biayanya mencapai Rp350 miliar/km. Padahal jalur biasa hanya perlu Rp150 miliar/km," ungkap mantan Staf Khusus Kementerian PUPR ini.
Suhendra juga menyoroti pembangunan atau perluasan sejumlah bandara yang kini minim kegunaannya. Di antaranya penambahan parkir pesawat VIP di Bandara Ngurah Rai Bali, jelang pertemuan IMF-Bank Dunia tahun lalu yang menghabiskan dana Rp2,2 triliun.
Lalu Bandara Kertajati Jawa barat dan Bandara Silangit Sumatra Utara yang sepi penumpang. Padahal bandara tersebut baru saja dibangun dengan dana miliaran rupiah. "Kenapa terus membangun kalau kegunaannya minim dan tidak mempunyai nilai ekonomis? Semoga ini bukan untuk pencitraan".
Dia juga menyoroti pembangunan Jembatan Pulau Balang di Kaltim yang menelan biaya Rp1,4 triliun juga berpotensi mangkrak karena jalan akses untuk jembatan tersebut belum ada.
"Jadi jembatan selesai dibangun, belum bisa dipakai.Bagaimana ini perencanaan programnya? Dana APBN yang dipakai untuk membangun jembatan ini tidak sedikit”.
Suhendra memasukkan LRT Palembang dalam daftar infrastruktur yang tidak direncanakan dengan baik. Sejak diresmikan tahun 2018, LRT pertama di Indonesia itu hanya mendapat pendapatan 10% dari biaya operasional yang harus dikeluarkan yang mencapai Rp10 miliar per bulan.
"Tidak perlu menunggu lama, pembangunan infrastruktur tanpa perhitungan yang jelas itu sudah kelihatan besar sekali kerugiannya dan akan menjadi beban berat bagi anggaran publik di masa yang akan datang. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur yang utilisasinya minim jelas-jelas adalah bentuk pemborosan," tegasnya.
Saat memberikan sambutan ketika menghadiri syukuran 72 tahun Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Selasa (5/2/2019), Presiden Jokowi menyatakan komitmennya menggenjot pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk memacu daya saing nasional.
Menurutnya, dampak pembangunan infrastruktur tidak akan dinikmati dalam jangka pendek tetapi jangka panjang.
"Ada yang menymapaikan pak kami tidak setuju dengan jalan tol. Kami tidak makan jalan tol. Yang suruh makan jalan tol siapa. Makan semen sama aspal sakit perut," kata Jokowi ringan.
Dia menjelaskan, sejak 1978, Indonesia sudah memiliki tol Jagorawi sepanjang 50 km. Namun, 40 tahun kemudian, Jokowi mengungkapkan Indonesia hanya mampu membangun jalan tol sepanjang 780 km.
"Selama 40 tahun kita hanya membangun [jalan tol] 780 km. China sudah membangun 280.000 km. Ini pasti ada yang salah dari kita ini," tekannya.
Untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara lain, dia menegaskan pemerintah tidak memiliki jalan lain selain terus menggenjot daya saing nasional melalui pembangunan infrastruktur.(Bisnis.com, 05/02/2019 22.16 wib).
