Bisnis.com, JAKARTA -- Meski terus mendapat kritik tajam, Pemerintah AS mempertahankan kebijakan terhadap para imigran di perbatasan dengan Meksiko, termasuk memisahkan para orang tua dengan anak-anaknya.
Menteri Dalam Negeri AS Kirstjen Nielsen mengatakan pihaknya hanya menjalankan UU imigrasi yang ketat.
"Pemerintahan ini tidak menciptakan kebijakan pemisahan keluarga di perbatasan. Yang sekarang berubah adalah kami tidak lagi menerapkan pengecualian terhadap orang-orang yang melanggar hukum," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Putih, seperti dilansir Reuters, Selasa (19/6/2018).
Kebijakan tersebut mencakup penahanan atas semua orang dewasa yang mencoba masuk ke AS secara ilegal, termasuk mereka yang mencari suaka.
Ketika para orang tuanya dipenjara, anak-anak mereka dikirim ke fasilitas penahanan terpisah. Berbagai video yang ditayangkan pemerintah menunjukkan anak-anak ditahan di dalam ruangan-ruangan semacam kandang besi dan berlantai beton.
Kebijakan ini telah mendapat kritikan tajam dari Partai Demokrat, yang menyebutnya sebagai tindakan barbar. Sebagian anggota Partai Republik juga menyampaikan kekhawatiran terhadap kebijakan itu.
Tercatat hampir 2.000 anak-anak dipisahkan dari orang tuanya antara pertengahan April hingga akhir Mei 2018.
"AS tidak akan menjadi kamp migram dan tidak akan menjadi fasilitas penampungan para pengungsi. Tidak akan. Anda lihat apa yang terjadi di Eropa, Anda lihat apa yang terjadi di lokasi lain. Kami tidak akan membiarkannya terjadi AS, tidak di bawah pengawasan saya," papar Presiden AS Donald Trump dalam kesempatan terpisah, Senin (18/6).
Dia berencana menggunakan kebijakan ini untuk mendorong agar kebijakan lainnya yang tertahan di Kongres AS--seperti pembangunan dinding pemisah di sepanjang perbatasan dengan Meksiko.
Walaupun Partai Republik menguasai Kongres, tapi Trump menyalahkan Partai Demokrat atas hal ini. Partai Demokrat pun menudingnya menggunakan anak-anak sebagai sandera.
Trump bersikukuh menjalankan kebijakan tanpa toleransi alias zero-tolerance, yang tidak dilakukan oleh dua pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk mengamankan perbatasan dan mencegah masuknya imigran ilegal.
Arus masuknya imigran dari perbatasan dengan negara-negara tetangga sempat turun pada Januari 2017, ketika Trump baru menjabat. Namun, angkanya naik hingga menyamai jumlah yang tercatat pada masa pemerintahan Barack Obama.
Hampir 52.000 orang ditangkap ketika mencoba menyeberang secara ilegal pada Mei 2018.
