Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo ingin kebijakan pemerataan ekonomi lewat redistribusi aset dan reforma agraria dibuat rinciannya hari ini juga.
Presiden menyampaikan hal tersebut saat membuka rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/4/2017).
Kebijakan pemerataan ekonomi itu sudah dibahas beberapa kali dalam rapat terbatas, tapi belum terbit rincian implementasinya.
"Kali ini kita akan masuk langsung tajam cara pembagian seperti apa, distribusi seperti apa, siapa yang diberi, berapa hektar tiap kelompok tani, nelayan, rakyat atau pondok pesantren, sehingga jelas," kata Presiden.
Selain itu, Presiden meminta rincian pihak yang akan mendampingi pelaksanaan redistribusi aset dan reforma agraria, skema distribusi lahan agar lahan yang sudah dibagi tidak dapat dijual.
Dari sisi akses modal, Presiden Joko Widodo meminta kejelasan pihak yang memberikan akses itu.
Baca Juga
"Apakah kita tiru Felda-nya Malaysia atau tidak. Segera harus kita putuskan sore hari ini," ujarnya.
Presiden berharap pada Kongres Ekonomi Umat yang digelar 24 April mendatang sudah ada laporan redistribusi aset.
Kebijakan itu akan dikawal oleh Menteri PPN dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Pak Menko, ini waktunya sudah mepet. Kalau itu bisa kan lebih baik," ucap Presiden.
Kepala Negara ingin dua program tersebut tepat sasaran dan mampu menyentuh 40% masyarakat Indonesia yang masih berada dalam ekonomi paling bawah.
Lebih rinci, Presiden minta 9 juta hektar tanah yang akan ditata kepemilikannya lewat reforma agraria jelas, mencakup kejelasan lokasi, luas lahan, kondisi lahan, dan sasaran masyarakat.
"Saya tidak ingin ini [redistribusi aset] dilihat sebagai program bagi-bagi lahan. Ini adalah program yang terintegrasi untuk peningkatan produktivitas, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di bawah," ujarnya.
