Bisnis.com, JAKARTA - Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) menengarai kemelut KPK melawan Polri adalah hasil dari Revolusi Mental Joko Widodo yang tidak transparan terutama dalam kasus pengangkatan Kapolri baru.
Oleh karena itu, terkait dengan Revolusi Mental, ISKA menyerukan agar jangan ada dusta di antara Jokowi dan Rakyat serta harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Penyelesaian kemelut antara kedua lembaga penegak hukum ini akan menjadi ujian penting bagi terlaksananya Revolusi Mental.
Pernyataan itu diungkapkan Tim Advokat ISKA yang diungkapkan Paskal Da Cunha, Hermawi Taslim, Liona Nanang Supriatna, dan Sandra Nangoi, seperti dikutip dari keterangan persnya, Jumat (23/1/2015).
Pernyataan ini merupakan reaksi atas kemelut, meski telah dibantah unsur pimpinan kedua lembaga, yang terjadi antara KPK dan Polri menyusul ditangkapnya Bambang Widjojanto, Wakil Ketua KPK, oleh Bareskrim Mabes Polri.
Paskal Da Cunha menyatakan ISKA meminta Jokowi agar tegas dalam menyikapi kasus tersebut dan tidak sekadar memberikan pernyataan normatif. Karakter Jokowi yang bijaksana sangat diharapkan dalam menyelesaikan kasus ini. Membiarkan kemelut ini berlarut-larut dapat meletakkan rakyat dalam keadaan tidak aman.
“Diakui ataupun tidak, kemelut diawali dari keputusan Joko Widodo sendiri yang sebagai Presiden RI tanpa melalui prosedur yang normal mencalonkan Komjen Budi Gunawan sebaga Kapolri, sedangkan masa bakti Sutarman sebagai Kapolri baru selesai pada Oktober 2015," ujarnya.
Pencalonan itu, tutur Paskal, kemudian memancing pro dan kontra dari lembaga penegak hukum lain. "Ada apa di balik pergantian Kapolri sebelum masa bakti selesai dan apakah keputusan tersebut murni adanya?” ujarnya lagi.
Hermawi Taslim menjelaskan ketidaknormalan dalam pencalonan Kapolri yang baru kemudian menuai reaksi pro kontra masyarakat termasuk bahwa keputusan penggantian secara cepat sebelum usainya masa bakti Sutarman itu bernuansa politis dan diduga dipengaruhi kepentingan pihak tertentu. Itu, katanya, sudah menjadi stigma kuat yang menyebar di publik.
Dia menyayangkan stigma yang berkembang bahwa seluruh keputusan strategis Jokowi sebagai presiden dipengaruhi pihak lain benar adanya.
Dengan begitu, apa yang dijanjikan oleh Jokowi dengan mencanangkan Revolusi Mental saat berkampanye hanyalah isapan jempol.
"Kami semua mendukung Jokowi yang bertekad melakukan Revolusi Mental, pemerintahan yang bersih serta menghapus korupsi. Janji-janji itu dapat dijalankan jika para penegak hukum mendukungnya. Bagaimanapun, Jokowi bukanlah superman,” ujar Hermawi.
Sandra Nangoi menambahkan, ketegasan Jokowi sangat diperlukan dan dibutuhkan terutama di bidang penegakan hukum.
Jika Joko Widodo bisa dengan tegas melakukan eksekusi hukuman mati, katanya, dia juga harus tegas dalam penegakan hukum di antara penegak hukum, dengan mengedepankan rasa keadilan dalam masyarakat.
"Jokowi harus secara cerdas menghindari politisasi lembaga penegak hukum tanpa mengintervensi proses hukum yang telah berlangsung."
Liona Nanang Supriatna mengatakan kecintaan akan terbangunnya lembaga penegak hukum yang bersih, bebas dari kepentingan dan dipercaya. "ISKA menyerukan agar semua lembaga penegak hukum kembali ke sumpah jabatannya masing-masing," tuturnya.
