Bisnis.com, NUSA DUA, Bali – Kesuksesan Paket Bali bergantung pada Amerika Serikat dan India yang masih berbeda pendapat mengenai fasilitasi perdagangan yang menjadi salah satu elemen paket tersebut.
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan pihaknya akan menjembatani perbedaan itu dengan melakukan pembicaraan dengan pemerintah India dalam kunjungan Perdana Menteri Manmohan Singh pekan depan.
Amerika Serikat dalam pertemuan bilateral dengan Indonesia mengemukakan keinginannya agar perbedaan pandangan tentang fasilitasi perdagangan antara negara maju dan negara berkembang dapat diselesaikan.
“Ini harus diselesaikan dan dia berharap supaya nanti ada komunikasi dengan Perdana Menteri India yang akan datang ke Indonesia minggu depan agar ini bisa diselesaikan,” katanya, seusai pertemuan tingkat menteri APEC (AMM) sesi I, Jumat (4/10/2013).
Dalam pertemuan menteri APEC yang digelar tertutup itu pun, Dirjen Organisasi Dunia (WTO) Roberto Azevedo menyampaikan ringkasan pandangan bahwa jurang perbedaan ini harus segera dipertemukan.
Pasalnya, WTO hanya memiliki waktu 2 bulan sebelum menuju Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke 9 pada awal Desember di Bali.
Hingga kini, masih ada perbedaan antara negara berkembang dan negara maju tentang fasilitasi perdagangan.
Banyak negara berkembang menerbitkan kebijakan secara otonom untuk rasionalisasi, harmonisasi dan otomasi prosedur perdagangan, khususnya prosedur kepabeanan dan penggunaan peralatan teknologi informasi.
Di India, sebagai contoh, jaringan informasi data elektronik telah dibangun pada 23 lokasi pabean, meliputi pelabuhan dan bandara utama, serta depo kontainer, yang mencakup 75% perdagangan internasional India.
Negara berkembang menganggap fasilitasi perdagangan sebagai kebutuhan saat ini yang ditangani oleh Organisasi Kepabeanan Dunia (World Customs Organization).
Namun, beberapa negara maju berusaha membawa masalah ini ke WTO, sebagai bagian dari Isu Singapura, yang agaknya ingin membuat standar wajib untuk semua negara secara mengikat.
Gita berpendapat India sebagai salah satu yang mewakili negara berkembang harus ikut berperan dalam menyelesaikan perbedaan.
Berkaitan dengan isu pertanian yang menyangkut usulan G33 mengenai public stockholding for food security, Gita menuturkan perbedaan pandangan sudah mulai dapat dijembatani. “Mudah-mudahan paket pertanian bisa diselesaikan,” ujarnya.
Negara berkembang menginginkan peningkatan public stockholding menjadi 15% dari 10% untuk ketahanan pangan. Sebaliknya, negara maju menilai usulan tersebut tidak perlu karena berpotensi mendistorsi pasar.
