Bisnis.com, NUSA DUA–India masih membuka ruang diskusi guna mencapai kesepakatan permanen mengenai Paket Bali terkait soal ketahanan pangan.
Namun, beberapa tuntutan mereka masih menjadi harga mati yang tak bisa dikompromi.
Menteri Perdagangan dan Perindustrian India Anand Sharma menuturkan masalah ketahanan pangan merupakan hal yang tak bisa diganggu gugat karena menyangkut kepentingan masyarakat dan petani di negaranya.
“Kami datang untuk bernegosiasi, untuk menghasilkan aturan yang seimbang,” katanya, Kamis (5/12/2013).
Dia menuturkan semua kesepakatan perdagangan harus diharmonisasikan dengan komitmen untuk menghapus kelaparan dan memastikan hak pangan yang sesuai dengan Millenium Development Goal (MDG).
Negeri dengan 1,2 miliar penduduk tersebut menginginkan porsi stok di dalam negeri ditingkatkan karena menyangkut kepentingan mencukupi kebutuhan pangan bagi penduduknya dengan menyimpan stok yang dilegitimasi undang-undang pangan.
“Kami tidak dapat berkompromi. Ini hal fundamental. Ini merupakan hak yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa [PBB],” ujarnya.
Selain itu, India juga tetap meminta agar persentase stok itu dinaikkan atau tetap dan berdasarkan harga yang mencerminkan kondisi saat ini dan tak bisa lagi berpatokan pada harga 27 tahun silam.
Saat ini, berdasarkan Putaran Uruguay, sebuah negara hanya membolehkan penimbunan produk pertanian sebesar 10% dari total produksi nasional. Namun, nilainya berdasarkan pada harga komoditas pertanian pada 1986-1988.
“Jika ada yang melihat harga makanan tidak naik dalam 3 dekade terakhir, dengan sangat hormat, saya menentang hal tersebut,” katanya. (ra)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
