Meski mendapat penolakan dan kritikan dari berbagai pihak, pemerintah bersama DPR RI tetap mengesahkan RUU TNI pada Kamis (20/3/2025).
Penolakan pengesahan RUU TNI dilakukan oleh sejumlah pihak baik platform online maupun offline.
Di media sosial, aliansi BEM Seluruh Indonesia menyampaikan gerakan penolakan terhadap pengesahan RUU TNI. Melalui akun Instagramnya, demo menolak RUU TNI berlangsung di beberapa kota atau kabupaten seperti Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan lainnya.
Pihaknya menyampaikan tuntutan yakni menolak revisi dan dwifungsi militer dalam RUU TNI, meminta ditariknya militer dari jabatan sipil, menuntut reformasi institusi TNI dan membubarkan komando teritorial, terakhir meminta untuk mengusut tuntas korupsi dan bisnis militer.
Seruan juga dilakukan kepada masyarakat sipil hingga mahasiswa untuk ikut menyuarakan penolakan RUU TNI dengan membangun tenda untuk memblokir akses masuk gedung DPR-RI agar rapat paripurna RUU TNI tidak disahkan. Namun aksi penolakan tersebut berakhir sia-sia setelah RUU TNI resmi disahkan menjadi undang-undang.
Sebelumnya, terlihat di depan Gerbang Pancasila DPR RI pada Kamis, dilakukan penjagaan ketat jelang rapat paripurna.
Baca Juga
Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, tim pengamanan dalam (Pamdal) telah meningkatkan keamanan. Pihaknya pun mengikat Gerbang Pancasila dengan menggunakan rantai besi.
Sebelumnya, tiga tenda berukuran kecil telah di pasang di titik penyampaian aspirasi tersebut. Berdasarkan aksi yang tidak mau disebutkan namanya, massa aksi telah berada di lokasi sejak tengah malam pada Rabu (19/3/2025).
"Kami menduduki dari jam 12 sampai detik ini," tuturnya.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Susatyo Purnomo Condro mengatakan bahwa pihaknya telah bakal menerjunkan 5.021 personel untuk mengawal aksi demonstrasi tersebut.
Ribuan personel yang tergabung mulai kepolisian, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait lainnya bakal disebar di sejumlah titik di sekitar DPR RI.
"Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari Mahasiswa dan beberapa Aliansi, kami melibatkan 5.021 personel gabungan," ujar Susatyo dalam keterangan tertulis, Kamis (20/3/2025).
