.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI Sugiono kembali menegaskan posisi Indonesia terkait konflik Laut China Selatan (LCS) yang saat ini masih terjadi.
Dalam menanggapi konflik LCS, Sugiono menegaskan bahwa posisi Indonesia adalah tetap menyikapi berbagai permasalahan dengan penyelesaian secara damai dan mencari langkah-langkah serta titik temu. Indonesia tetap mengedepankan kerja sama yang saling menguntungkan dengan sebuah pihak.
“Untuk memastikan stabilitas maritim, kawasan ini akan terus mendukung dialog konsruktif dalam penyelesaian kode etik Laut China Selatan,” katanya dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2025 yang digelar di Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2024).
Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa diplomasi Indonesia akan tetap berpegang teguh pada tujuan negara, yang juga tercantum pada UUD 1945.
“[Diplomasi] yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk kedaulatan, kesatuan, Republik Indonesia,” ucap Sugiono.
Dia juga menekankan bahwa posisi Indonesia tetap konsisten dan berpegang teguh pada hukum yang berlaku, yakni Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) pada 1982.
Baca Juga
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Amerika Serikat (AS) mengakui pentingnya implementasi penuh dan efektif Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan pada 2002.
Prabowo menekankan bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden AS Joe Biden, kedua Negara menyatakan dukungan terhadap upaya Asean untuk mengembangkan Kode Etik yang efektif dan substantif di Laut China Selatan.
“Laut China selatan kami bahas, saya katakan kami ingin kerja sama dengan semua pihak. Kami menghormati semua kekuatan tetapi kami juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kami,” ujarnya kepada wartawan usai bertemu Menteri Pertahanan (Menhan) Lloyd J. Austin, Kamis (14/11/2024).
Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa, Kedua pemimpin menggarisbawahi dukungan mereka yang teguh untuk menegakkan kebebasan navigasi dan penerbangan serta penghormatan terhadap hak kedaulatan dan yurisdiksi negara pantai atas zona ekonomi eksklusif sesuai dengan hukum laut internasional, sebagaimana tercermin dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) pada 1982.
Amerika Serikat dan Indonesia juga mengakui pentingnya implementasi penuh dan efektif Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan tahun 2002 dan menyatakan dukungan terhadap upaya ASEAN untuk mengembangkan Kode Etik yang efektif dan substantif di Laut Cina Selatan yang mematuhi hukum internasional, khususnya UNCLOS, dan menghormati hak dan kepentingan pihak ketiga.
Para pemimpin mencatat putusan pengadilan arbitrase tahun 2016, yang dibentuk berdasarkan UNCLOS.
