Bisnis.com, JAKARTA -- PDI Perjuangan (PDIP) mencermati polemik dugaan pencatutan data warga Jakarta yang digunakan untuk mendukung salah satu bacagub-bacawagub di pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menduga peristiwa pencatutan data pribadi warga ini merupakan upaya menciptakan calon tandingan "boneka" di Pilgub DKI Jakarta.
"Sehingga kemarin kami mendengar ada laporan ke Polisi atas penggunaan KTP warga secara sepihak dan ada upaya-upaya mobilisasi sepertinya untuk menciptakan calon tandingan yang dibuat-buat," ujar Hasto di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/8/2024)
Dia juga menyampaikan, pihaknya masih memeriksa internal PDIP yang turut dicatut data pribadinya untuk mendukung bacagub-bacawagub di Jakarta.
Hasilnya, dia menemukan pimpinan DPC PDIP Jakarta Timur telah dicatut data pribadinya untuk mendukung paslon independen di Pilkada serentak 2024 Jakarta.
"Ada ketua DPC PDIP Jaktim saudara Rio itu KTP-nya juga dicatut. Padahal sebagai anggota partai tidak mungkin ya untuk memberikan dukungan kepada calon perseorangan," tambahnya.
Baca Juga
Di samping itu, Hasto juga menegaskan pihaknya tidak akan melaporkan persoalan itu lantaran yang dicatut data pribadinya merupakan perseorangan.
Namun demikian, pria lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu optimistis rakyat akan bergerak untuk memperjuangkan kebenaran terkait pesta demokrasi daerah tersebut.
"Maka rakyat pasti akan bergerak ketika melihat ada ketidakberesan jangan sampai demokrasi dipasung hanya karena kepentingan kekuasaan," pungkasnya.
Sebagai informasi, Ketua Bidang Teknis Penyelenggara KPU Jakarta Dody Wijaya menjelaskan bahwa polemik ini terjadi lantaran terdapat data KTP warga yang ada website KPU tercampur antara yang lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.
Perinciannya, terdapat data lolos faktual yang benar-benar mendukung dan ada yang lolos administrasi, namun tidak faktual. Artinya, yang ridak faktual iru tidak mendukung.
"Nah itu tercampur didalam info pemilu tersebut. Nah, kami sudah berikan masukan ke KPU pusat agar disesuaikan data yang muncul di info pemilu tulis aja harusnya data yang sudah lolos verifikaai administrasi dan faktual saja," jelas Dody.
