Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Di Sekolah Hukum PDIP, Hasto Singgung Pemerintahan Populis Otoriter

PDI Perjuangan menggelar Sekolah Hukum untuk seluruh calon anggota legislatif partai terpilih 2024.
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan keterangan kepada wartawan mengenai Program Megawati Fellowship di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/10/2023). PDI Perjuangan menyelenggarakan program Megawati Fellowship di bidang pendidikan terutama riset, inovasi dan teknologi yang dapat diikuti seluruh anak bangsa berdasarkan dengan syarat ditentukan. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/rwa.
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan keterangan kepada wartawan mengenai Program Megawati Fellowship di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/10/2023). PDI Perjuangan menyelenggarakan program Megawati Fellowship di bidang pendidikan terutama riset, inovasi dan teknologi yang dapat diikuti seluruh anak bangsa berdasarkan dengan syarat ditentukan. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/rwa.

Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) menggelar Sekolah Hukum untuk seluruh calon anggota legislatif partai terpilih 2024. Salah satu pembicara utamanya adalah Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud Md.

Sekolah Hukum tersebut digelar di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan pada Jumat (14/6/2024). Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, sekolah hukum ini penting bagi legislator agar memahami persoalan politik hukum.

Apalagi, Hasto merasa belakangan terjadi pergeseran dalam praktik hukum. Hukum, menurutnya, telah menjadi alat kekuasaan sehingga watak pemerintah kini telah menjadi populisme otoriter.

“Karena itulah sebagai partai yang konsisten di dalam membangun supremasi hukum, pemahaman terhadap generasi-generasi dari para pendiri bangsa terkait dengan sistem hukum nasional bagi kita sangatlah penting,” jelas Hasto dalam sambutannya.

Dia menjelaskan, populisme otoriter dapat dimaknai sebagai struktur dan praktik berpolitik di mana elite penguasa bekerja mencari popularitas dengan klaim telah mewakili keinginan rakyat namun notabenenya hanya sedang melakukan dominasi serta menyingkirkan keinginan rakyat itu sendiri.

Oleh karena itu, Hasto menjelaskan akan banyak dibahas konstruksi hukum nasional, termasuk etika hukum, aspek hukum acara pidana, pembahasan UU pidana dan perdata, pelembagaan sistem hukum, hingga tanggung jawab aparat penegak hukum.

Dia menjelaskan Sekolah Hukum PDIP ini akan diikuti seluruh calon legislatif 2024 terpilih tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota selama satu bulan penuh setiap hari Jumat secara luring dan daring. Bahkan, Hasto mengeklaim Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat ingin hadiri secara langsung Sekolah Hukum itu.

“Begitu antusiasnya Ibu Megawati, sampai kemarin disampaikan saya juga mau ikut sekolah hukum., dan kemudian kami sampaikan bahwa acara ini secara hybrid [luring dan daring] sehingga beliau mengikuti secara daring,” katanya.

Selain Mahfud Md, sejumlah pembicara utama dalam Sekolah Partai ini yaitu Gayus Lumbuun, Todung Mulya Lubis, hingga Maqdir Ismail.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper