Bisnis.com, JAKARTA — Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet membuka peluang amandemen UUD 1945, dengan salah satu tujuan untuk mengkaji pemilihan umum (pemilu) langsung oleh rakyat.
Bamsoet mengaku sudah meminta sejumlah perguruan tinggi untuk lakukan kajian terkait pemilu langsung sejak empat tahun lalu. Menurutnya, hasil semua kajiannya hampir sama.
"Hampir semua perguruan tinggi besar menyampaikan bahwa sistem pemilihan langsung yang kita anut hari ini lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Tapi kan ini harus diejawantahkan kepada Konstitusi [UUD 1945]," jelas Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2024).
Dia menjelaskan, pimpinan MPR juga sudah menemui presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Selasa (28/5/2024). Bamsoet mengungkapkan, SBY tidak anti dengan wacana amandemen 1945.
SBY, sambungnya, juga meminta MPR untuk mengkaji ulang pelaksanaan pemilu langsung. Elite Partai Golkar ini mengaku SBY merasa prihatin dengan pelaksanaan pemilu langsung belakangan ini yang sangat mengedepankan politik uang.
"Tetapi pesan beliau [SBY] tak boleh salahkan rakyat kita, yang perlu kita evaluasi adalah sistem kita," ungkapnya.
Baca Juga
Meski demikian, lanjutnya, sisa masa kerja MPR periode 2019-2024 tidak lebih dari enam bulan lagi. Oleh sebab itu, Bamsoet menyatakan amandemen UUD 1945 tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.
Dia menyatakan MPR periode ini hanya akan memberikan rekomendasi kepada lembaga perwakilan rakyat tertinggi yang akan datang agar lakukan kajian secara menyeluruh tentang konstitusi alias UUD 1945.
