Bisnis.com, JAKARTA — Partai Gerindra memastikan presiden terpilih Prabowo Subianto akan coba mengajak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung ke pemerintahannya untuk lima tahun ke depan.
Wakil Ketua Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim, Prabowo ingin setiap kekuatan politik bersatu untuk membangun bangsa. PKS, sebagai salah satu partai politik besar di Indonesia, tentu termasuk kekuatan yang ingin dirangkul Prabowo.
"Seperti disampaikan Pak Prabowo, kami ingin mengedepankan politik merangkul. PKS tentu salah satu elemen penting di bangsa ini yang salah satu dari sembilan partai [parlemen], yang memang harus kita rangkul," jelas Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024).
Lebih lanjut, dia mengatakan pertemuan antara Prabowo dengan jajaran elite PKS memang sudah direncanakan. Menurutnya, pertemuan tersebut belum terlaksana hanya karena persoalan teknis.
Habiburokhman mengatakan, PKS selalu dekat Prabowo meski sempat berseberangan jalan dalam ajang Pilpres 2024. Namun, lanjutnya, tidak ada persoalan ideologis atau psikologis untuk mewujudkan pertemuan antara Prabowo dengan elite-elite PKS.
"Kami kan pernah didukung PKS, [pada Pilpres] 2014 dan 2019. Jadi Pak Prabowo saat ini bisa jadi presiden terpilih, itu kan berkat doa-doanya sahabat-sahabat kami di PKS juga, iya enggak?" katanya.
Baca Juga
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsyi sudah sempat menyatakan harapannya agar Prabowo mendatangi PKS untuk ajak bergabung ke koalisi pemerintahan. Apalagi, hal tersebut sudah dilakukan Prabowo ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem.
"Permasalahannya adalah kita ingin kebersamaan setelah Nasdem dan PKB didatangi, mungkin juga PKS pasti akan didatangi, kita berharap gitu toh," kata Aboe seperti dikutip dari Antara, Sabtu (27/4/2024).
Di sisi lain, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyatakan belum ada keputusan ihwal apakah PKS akan jadi oposisi atau koalisi dalam pemerintahan Prabowo nanti. Keputusan tersebut baru akan diambil dalam forum musyawarah Majelis Syura dan pengurus pusat PKS yang belum dipastikan waktu pelaksanaannya.
