Bisnis.com, JAKARTA – Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Refly Harun optimistis bisa membuktikan dugaan kecurangan di Pilpres 2024.
Alasannya adalah dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden atau sengketa Pilpres 2024 tak ada bantahan yang signifikan sehingga membuktikan adanya kecurangan dalam prosesnya.
"Kami hari ini sangat bahagia, sangat senang, karena paling tidak bukti bahwa Pemilu ini curang itu makin terlihat, makin kentara kecurangannya bermacam-macam," katanya kepada wartawan saat melakukan konferensi pers di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).
Refly menyebut bahwa ragam bukti yang dimaksud mulai dari pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres), lalu terkait dengan bantuan sosial (bansos) yang gencar dilakukan saat masa kampanye, mengenai permasalahan IT dan lain sebagainya.
Bahkan, Refly mengaku bahwa timnya senang lantaran melalui penyampaian berbagai kecurangan tersebut tidak ada bantahan yang signifikan.
Selain tak ada bantahan, Refly mengaku terkejut lantaran Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra pun hanya melontarkan pertanyaan yang dinilai sangat sederhana.
Baca Juga
Pertanyaan tersebut mengenai seandainya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo melanjutkan masa jabatannya sebagai Gubernur atau Pejabat Daerah.
"Kok sederhana sekali pertanyaannya. Iya seandainya Anies dan Ganjar masih menjadi kepala daerah, dan mau mencalonkan ya tinggal mundur iya kan? Sesederhana itu," ucapnya.
Oleh sebab itu, Refly berharap agar MK tak melihat hasil pemilu hanya berkutat pada angka-angka perolehan suara saja.
"Karena dari awal kami mengatakan, tidak mungkin kami mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan. Kalau kami mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan, itu sama saja kami mengakui kecurangan itu sendiri," tandas Refly.
