'Ijon Kekuasaan' Sebelum Putusan Resmi Pemilu, dari Menteri hingga Komisaris

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet nama yang terafiliasi dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres dan cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mendapatkan posisi strategis di akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sontak, hal itu menjadi perbincangan publik lantaran belum ada putusan resmi terkait hasil Pemilu 2024. Apalagi, delegasi kekuasaan kepada para tokoh itu dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam delapan bulan sisa masa kepemimpinannya atau sebelum paslon capres dan cawapres nomor urut 02 ditahbiskan sebagai Kepala dan Wakil Kepala Negara berikutnya. 

Memang, paslon capres dan cawapres nomor urut 02 itu sedang memimpin perolehan suara sementara berdasarkan hasil real count yang ditayangkan di laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan dominasi hingga 58,84%. Artinya, terbuka peluang bagi Prabowo-Gibran untuk memenangkan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 dalam sekali putaran.

Namun, jumlah suara yang masuk hingga Selasa (27/2/2024), pukul 11.00 WIB, baru mencapai 77,44%. Dengan kata lain, penghitungan suara belum final dan pemenang Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 belum dikukuhkan oleh KPU.

Di tengah kontestasi Pilpres 2024 yang masih berjalan itu, sejumlah tokoh yang terbilang erat dengan tim pemenangan Prabowo-Gibran justru mendapatkan ‘durian runtuh’ dari Jokowi, ayah dari cawapres Gibran. Publik pun riuh dan melontarkan kritik.

Nama pertama yang mendapatkan posisi strategis dan menjadi sorotan itu adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat. Dia dilantik oleh Jokowi sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam kocok ulang atau reshuffle kabinet pada pekan lalu, Rabu (21/2/2024).

Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menggantikan Hadi Tjahjanto yang pada saat bersamaan dilantik oleh Kepala Negara menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

AHY sejatinya sudah beberapa kali diisukan bakal bergabung ke pemerintahan Jokowi-Maruf Amin atau Kabinet Indonesia Maju (KIM). Isu tersebut menguat setelah AHY merapat ke kubu Prabowo-Gibran. 

Manuver itu dilakukan Demokrat setelah 'bercerai' dengan Koalisi Perubahan yang mengusung capres Anies Baswedan dan akhirnya memilih Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapresnya.

Pada reshuffle kabinet Jokowi ke-5, Oktober 2023 lalu, nama AHY santer diisukan mengisi jabatan Menteri Pertanian (Mentan) yang kosong lantaran Syahrul Yasin Limpo tersangkut kasus korupsi. Namun, pada akhirnya Amran Sulaiman yang dilantik Jokowi untuk mengisi jabatan tersebut.

Sepekan setelah hari pemungutan suara Pilpres 2024, AHY akhirnya resmi menjadi menteri dalam reshuffle ke-6 KIM periode 2019–2024. Sekonyong-konyong, Partai Demokrat pun menanggalkan ‘status oposisi’ yang dalam satu dekade terakhir dikenakannya.

KOMISARIS

Nama kedua yang menarik perhatian publik adalah Siti Zahra Aghnia. Wanita kelahiran Jakarta, 18 Juni 1991, ini menduduki posisi Komisaris Independen, PT Pertamina Patra Niaga, anak usaha BUMN, PT Pertamina (Persero), terhitung sejak 1 Februari 2024.

Siti yang merupakan lulusan S1 Universitas Indonesia adalah istri dari Arief Rosyid, Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta (pemilih muda) Prabowo-Gibran. Sebelumnya, Arief juga diketahui merupakan Komisaris dari PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) atau BSI, sebelum mundur pada 2023 untuk bergabung ke TKN Prabowo-Gibran.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan bahwa penetapan Siti Zahra sebagai komisaris independen tertuang dalam Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Pertamina Patra Niaga tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan. Melalui siaran pers, Irto mengatakan bahwa keputusan itu adalah hal yang wajar dalam perseroan dan sesuai dengan aspek good corporate governance (GCG) yang berlaku.

"Dengan hadirnya komisaris baru diharapkan dapat mendukung dan meningkatkan kualitas operasional Perusahaan dalam melayani kebutuhan energi masyarakat hingga pelosok negeri sesuai dengan tugas dan amanah yang diberikan kepada Pertamina Patra Niaga,” ujarnya, dikutip Senin (26/2/2024).

Siti Zahra sebelumnya memang tercatat menduduki beberapa posisi dalam karirnya. Berdasarkan info dari situs resmi Pertamina Patra Niaga, Siti Zahra pernah menjadi Komisaris di PT Zahra Bakti Gemilang, PT Berkah Adhikari Indonesia Kreatif, PT Merial Insan Medika, Anggota Yayasan Menteng Muslim Center, dan Advisor di Merial Institute-Center for Youth Development Studies.

Perbesar

Sementara itu, nama ketiga yang menarik perhatian publik adalah Prabunindya Revta Revolusi atau dikenal Prabu Revolusi. Pria kelahiran Bandung pada tahun 1980 ini juga diangkat menjadi Komisaris Independen di anak usaha PT Pertamina (Persero) yakni PT Kilang Pertamina Internasional. 

Berdasarkan catatan Bisnis, sosok jurnalis senior ini pernah menjabat sebagai Deputi Tim Pemenangan Nasional (TPN) paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md, sebelum akhirnya beralih ke Prabowo-Gibran. Namun, meski sudah beralih dari 03, Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, menyebut Prabu tak pernah masuk tim pemenangan 02.

"Tidak ada tuh di dalam struktur TKN. Sampai saat ini tidak ada ya," tuturnya di Jakarta, Rabu (20/12/2023). 

Kala itu, Rosan menjelaskan bahwa dirinya belum mengetahui secara pasti apakah pria bergelar doktor di bidang ilmu komunikasi itu pindah dari pendukung Ganjar-Mahfud menjadi pendukung Prabowo-Gibran. Kendati demikian, Rosan mengatakan bahwa TKN Prabowo-Gibran akan mengapresiasi jika Prabu Revolusi pindah haluan menjadi pendukung Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024.

Kabar bergabungnya Prabu ke TKN Prabowo-Gibran terungkap setelah eks Managing Director iNews Media Group itu mengikuti giat kampanye Gibran di Kalimantan Timur. Padahal, Prabu Revolusi merupakan caleg Partai Perindo dan bergabung dalam struktur TPN Ganjar-Mahfud.

Namun, berdasarkan informasi yang dilansir Antara, Prabu berhenti dari TPN Ganjar-Mahfud dan tidak lagi menjadi calon legislatif dari Perindo.

Adapun, situs resmi PT Kilang Pertamina Internasional menginformasikan bahwa Prabu pernah menduduki jabatan strategis di berbagai media termasuk Chief News Officer MNC Media Group, milik pengusaha Hary Tanoesoedibjo. 

Selain itu, Prabu pernah menjadi Komisioner Independen Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) serta masih aktif sebagai pengajar S1 dan S2 Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina. Dia juga pernah menjabat sebagai staf khusus dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

PERAN JOKOWI

Kendati menjadi sorotan publik, posisi strategis di pemerintahan dan perusahaan terafiliasi BUMN yang didapatkan sederet tokoh yang ‘dekat’ dengan TKN Prabowo-Gibran dinilai menjadi hal lumrah. 

Pengamat politik Hendri Satrio menilai pengangkatan para penyokong Prabowo-Gibran sudah menjadi rezekinya masing-masing.

"Tidak apa-apa, itu rezeki mereka. Kalau itu saya tidak pernah punya masalah, orang itu dapat jabatan. Kan itu sudah rezeki masing-masing ya," katanya, saat dihubungi Bisnis, pada Selasa (27/2/2024).  

Saat ditanya ihwal adanya peran capres Prabowo Subianto dalam pengangkatan sejumlah nama tersebut, mengingat kedekatannya dengan Presiden Jokowi, Hendri membantahnya.  "Menurut saya itu peran Jokowi," lanjutnya, dalam keterangan kepada Bisnis.

Sebelumnya, Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid juga melontarkan pandangan senda. Politisi Partai Golkar itu menanggapi komentar berbagai pihak bahwa pengangkatan AHY sebagai menteri hanya merupakan bentuk politik balas budi Jokowi.

Menurutnya, hal itu semestinya tidak menjadi masalah karena penunjukan menteri merupakan hak prerogatif yang dimiliki presiden.

“Politik sudah biasa balas budi, kalau balas budi kenapa ini? Berpolitik itu saling mendukung, biasa, ya kan. Diangkat ya boleh, prerogatif presiden, enggak diangkat juga itu prerogatifnya presiden. Ya, enggak ada masalah soal mau diangkat, enggak ada masalah,” kata Nusron.

Dia menilai bahwa AHY layak masuk dalam kabinet Jokowi. Selain itu, dirinya meyakini bahwa AHY mempunyai reputasi dan rekam jejak yang baik, sehingga bisa bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai menteri dalam beberapa waktu ke depan.

Di sisi lain, sejumlah 'peristiwa politis' tersebut dinilai menjadi tolok ukur kualitas kepemimpinan Jokowi. Politisi PDIP Deddy Sitorus, misalnya, mengatakan bahwa masyarakat sudah bisa menginterpretasikan dengan bijak berbagai kejadian politik yang ada, termasuk saat Jokowi akhirnya menarik Demokrat ke pemerintahan.

"Baik buruknya biarlah masyarakat yang menilai," katanya.

Kendati presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih menteri dan menarik partai manapun ke dalam pemerintahan, Deddy menilai pelantikan AHY sebagai Menteri ATR hanya akan membuktikan bahwa Jokowi menganggap posisi menteri sebagai jatah politik. Apalagi, AHY tidak punya latar belakang di bidang agraria. 

"Ya inilah namanya pembagian berdasarkan kongkalikong, bagi-bagi jatah, dan bukan berdasarkan kompetensi," kata Deddy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel