Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

AHY Dilantik Jadi Menteri Jokowi, Pengamat: Bonus Bagi Demokrat

Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menggantikan Hadi Tjahjanto yang pada saat bersamaan dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Menko Polhukam.
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (kiri) berjabat tangan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono saat pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (kiri) berjabat tangan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono saat pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA — Pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju dinilai sebagai bonus bagi Demokrat.

Hal itu diungkapkan Pengamat politik Siti Zuhro kepada Bisnis setelah mendapatkan laporan terkait agenda pelantikan Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Siti pun menilai pelantikan AHY sebagai menteri merupakan hak prerogatif presiden. 

"Karena itu, rekrutmen AHY yang akan dilantik hari ini bisa jadi merupakan bonus bagi Demokrat dan juga info bagi partai-partai politik agar berhitung atau mereposisi diri bila ingin exist di percaturan politik Indonesia," kata Siti saat dihubungi Bisnis, pada Rabu (21/2/2024). 

Siti menjelaskan bahwa pada dasarnya, masuknya Partai Demokrat ke Kabinet ditujukan untuk mendukung pasangan calon (paslon) 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang sementara memimpin perolehan suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sejalan dengan dukungan itu, Demokrat pun dipertimbangkan masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi. 

"Rekrutmen menteri adalah hak prerogatif presiden. Hak istimewa presiden untuk memilih pembantunya. Menteri sebagai pembantu presiden harus loyal. Meskipun bergabungnya Demokrat ditujukan untuk mendukung 02 Prabowo, tapi realitasnya Demokrat dipertimbangkan sebagai pendukung pemerintahan [Presiden] Jokowi," katanya.

Siti menambahkan, terbuka juga kemungkinan akan muncul atau dibangun pola koalisi mayoritas dengan meniadakan oposisi pemerintah. Alhasil, semua partai politik (parpol) diundang untuk berada di satu kekuasaan. 

"Dengan cara pandang itu, pilpres satu putaran tidak perlu diperdebatkan atau ditolak oleh paslon dan parpol-parpol pendukungnya," tambahnya. 

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah melantik Ketua Umum Partai Demokrat AHY sebagai Menteri ATR.

AHY menggantikan Hadi Tjahjanto yang pada saat bersamaan dilantik oleh Kepala Negara menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). 

Hadi mengisi kursi yang ditinggalkan Mahfud Md lantaran turut serta sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024 mendampingi Ganjar Pranowo.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Erta Darwati
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper