Bisnis.com, JAKARTA—Peneliti senior dari LIPI Siti Zuhro mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk selalu profesional dan menjaga integritasnya mengingat kondisi masyarakat yang sudah terpolarisasi pada Pemilu 2019.
Siti yang akrab disapa Wiwik itu mengatakan pemilu dan pilpres yang diselenggarakan saat ini lebih berat tantangannya. Pasalnya, karena hanya ada dua kandidat maka masyarakat mulai terbelah sebagaimana juga terjadi pada Pemilu 2014 yang hanya menghadapkan Capres Jokowi dan Prabowo Subianto.
"KPU harus sadar dan sangat hati-hati di saat bangsa Indonesia mengalami keterbelahan," katanya dalam satu diskusi bertajuk "Rezim Jokowi, Menebar Hoaks dan Kebohongan?" Selasa (26/2/2019).
Wiwik mengungkapkan, dirinya pernah punya pengalaman menjadi tim panitia pelaksana untuk memilih komisioner KPU pada masa pemerintahan Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Karena itu, menurutnya, sejak dulu memang dirinya selalu menekankan netralitas dan profesionalitas dari penyelenggara pemilu.
"Semangat saya di eranya Pak SBY sampai saya ikut jadi keynote speaker di televisi bagaimana peran KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara agar netral dan profesional," ujarnya.
Tak hanya KPU dan Bawaslu, Wiwik juga meminta kepada masyarakat untuk berhati-hati dengan tidak menganggap penyelenggara pemilu partisan. Menurutnya, masyarakat juga perlu mewaspadai kecurangan pemilu dengan memahami Peraturan KPU.
"Kita juga tak boleh dan hati-hati kalau menyebut KPU dan Bawaslu partisan, karena kita suka ini dan enggak suka itu. PKPU harus dibaca dengan cermat agar tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu," katanya.
Selain Siti Zuhro, diskusi yang digelar Seknas Prabowo-Sandi setiap pekan itu juga dihadiri sejumlah pembicara lainnya termasuk mantan Ketua Komnas HAM Hafidz Abbas dan Ketua DPP Partai Gerindra Habiburrokhman.
