Bisnis.com, JAKARTA — Konsolidasi tampak masih menjadi strategi yang digencarkan sepanjang akhir pekan kemarin oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM), pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.
Kendati belum disahkan sebagai pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), koalisi yang terdiri dari Partai Gerindra; Partai Golkar; Partai Amanat Nasional (PAN); Partai Bulan Bintang (PBB); dan Partai Demokrat giat mendekati sederet partai dari koalisi lain dan bahkan calon presiden lawannya.
Berdasarkan data hasil penghitungan real count Pilpres 2024 yang ditayangkan KPU, Senin (19/2/2024), pukul 09.00 WIB, pasangan capres-cawapres no 02, Prabowo-Gibran, memang masih unggul relatif jauh.
Pasangan yang diusung KIM ini masih memimpin dalam real count Pilpres 2024 KPU dengan 54.611.079 suara atau 58,3%. Paslon capres-cawapres nomor 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menyusul di posisi kedua dengan perolehan 22.815.864 atau 24,36% suara.
Sementara itu, paslon capres-cawapres 03, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, berada di posisi bontot dengan perolehan suara 16.243.387 dengan persentase 17,34%.
Patut dicatat, KPU melaporkan bahwa hasil real count Pilpres 2024 tersebut baru berasal dari 70,53% suara atau 580.653 TPS dari total 823.236 TPS di seluruh provinsi, termasuk di dapil luar negeri.
Baca Juga
Bermodalkan hasil real count, dan juga quick count Pilpres 2024 yang telah dituntaskan sederet lembaga survei, KIM tampak percaya diri untuk terus bermanuver dan memperkuat konsolidasi kekuatan politik di Tanah Air.
Sebagai informasi, KIM dalam Pilpres 2024 berhadapan dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang menyokong Anies-Muhaimin. Koalisi ini terdiri dari Partai NasDem; Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta satu partai non-parlemen yakni Partai Ummat.
Selain itu, ada koalisi partai yang mendukung Ganjar-Mahfud terdiri dari PDI Perjuangan (PDIP); Partai Persatuan Pembangunan (PPP); serta dua partai non-parlemen yakni Partai Hanura dan Partai Perindo.
KONSOLIDASI
‘Bujuk rayu’ konsolidasi yang digencarkan KIM itu misalnya terlihat dari pernyataan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada akhir pekan kemarin. TKN Prabowo-Gibran berharap PDIP tidak menjadi oposisi dan menjadi koalisi pemerintah selanjutnya.
Wakil Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani mengakui Prabowo-Gibran tidak bisa membangun Indonesia sendirian dan membutuhkan bantuan dari banyak tokoh nasional. Bahkan, pihaknya dalam waktu dekat bakal menemui PDIP dan mengajaknya bersatu ke dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Pak Prabowo dan Mas Gibran kan punya keinginan untuk merangkul semua kekuatan untuk membangun Indonesia, makanya kami akan lakukan itu," tuturnya di Jakarta, Jumat (16/2/2024).
Muzani juga menjelaskan dirinya mendapat perintah langsung dari Prabowo Subianto untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan partai pendukung maupun bukan pendukung. Tujuannya, kata Muzani adalah merangkul semua partai politik guna membangun Indonesia bersama-sama.
"Kami akan terus berkomunikasi dengan seluruh pimpinan partai politik Indonesia untuk merangkul kekuatan bersama," kata Muzani.
Tak hanya partai, paslon No. urut 02 itu siap mengajak capres lainnya, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, untuk masuk ke dalam kabinet usai memenangkan Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno dalam wawancara dengan Bloomberg Television. Eddy mengatakan Prabowo siap membangun koalisi yang kuat di parlemen dengan cara mengundang partai-partai lain, seperti PDIP yang merupakan partai terbesar di parlemen saat ini.
"[Prabowo] mungkin mengajak calon presiden lainnya, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, untuk bergabung dengan pemerintahannya," ujar Eddy dikutip dari Bloomberg, Jumat (16/2/2024).
Eddy mengatakan bahwa Prabowo akan mengikuti jejak Presiden Jokowi yang sukses membentuk koalisi partai politik terbesar di parlemen.
“Membentuk koalisi besar merupakan formula untuk membangun pemerintahan yang stabil kedepannya. Apalagi, Prabowo telah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Kita akan melihat sebuah koalisi yang kuat di parlemen dan koalisi tersebut kemungkinan besar akan memiliki mayoritas di parlemen. Prabowo adalah orang yang sangat inklusif,” imbuhnya.
Edi menegaskan untuk membantu memuluskan jalan bagi reformasi, Prabowo akan berusaha membangun koalisi yang kuat di parlemen, mengundang partai-partai lain seperti PDIP yang merupakan partai terdepan.
RESPONS PESAING
Terkait ‘tawaran’ tersebut, capres nomor urut 01, Anies Baswedan tak mau ambil pusing. Anies mengungkapkan bahwa saat ini penghitungan suara masih berlangsung.
Oleh karena itu, dia memilih untuk menuntaskan satu persatu dulu tahapan pemilu. "Penghitungan saja belum selesai. Tuntaskan dulu, satu-satu,” kata Anies di setelah solat Jumat di Mesjid Al Azhar, Jumat (16/2/2024).
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Sjamsurijal mengatakan partainya belum menentukan sikap soal akan bergabung dengan koalisi pemerintah atau menjadi oposisi usai Pemilu 2024.
"Sampai sekarang DPP PKB belum berpikir bagaimana langkah-langkah terkait koalisi atau apapun," kata Cucun di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu (18/2/2024), seperti dilansir Antara.
Cucun mengatakan PKB saat ini masih fokus mengawal jalannya proses rekapitulasi suara partai secara nasional dan regional.
"Saya sendiri yang dipercaya sebagai direktur pemilihan legislatif PKB ini masih fokus tabulasi untuk perolehan legislatif. Pemilu belum berakhir sampai sekarang rekapitulasi Pilpres masih berjalan. Jadi tidak ada pembicaraan atau bicara dengan parpol koalisi kami untuk bicara terkait loncat atau misal mengambil sikap, sampai sekarang belum ada pembicaraan terkait itu," ujarnya.
Lebih lanjut Cucun mengatakan pembicaraan soal sikap partai akan terlebih dulu dibahas dalam rapat internal partai dan juga dirapatkan dengan Timnas AMIN. Meski demikian, dia mengatakan hingga saat ini belum ada pembicaraan ke arah sana.
"Kita lihat dulu hasil pemilu ini, kalau terkait rekam jejak bagaimana selama ini ada di pemerintahan, itu akan ditentukan bukan oleh sendiri sendiri tapi melalui rapat yang resmi struktur di PKB termasuk di Timnas AMIN," tuturnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah menegaskan partainya siap menjadi oposisi di luar pemerintahan dan parlemen. PDIP, jelasnya, siap untuk menjalankan tugas oposisi yakni check and balance.
Hasto mengatakan, berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca-Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.
“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto dalam siaran resminya, Kamis (15/2/2024).
NASDEM
Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali tidak menutup kemungkinan adanya komunikasi antara Ketua Umum NasDem Surya Paloh dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Ali mengatakan hal ini saat menjawab pertanyaan dari awak media tentang rencana pertemuan antara Surya Paloh dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ali menyebut bahwa tidak hanya dengan Megawati, Surya Paloh juga tidak menutup kemungkinan bertemu dan berdiskusi dengan Prabowo Subianto.
“Menurut saya, diskusi bukan hanya dengan ibu Mega, dengan Pak Prabowo, yang siapa saja menurut saya akan terbuka, akan semua terbuka, ketika kemudian hasil pemilu sudah ada," kata Ali di Rumah Pemenangan di Jalan Diponegoro No.10 dikutip, Kamis (15/2/2024).
Gayung bersambut, Surya Paloh akhirnya bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, kemarin, Minggu (18/2/2024) kemarin.
Tak pelak pertemuan antara dua tokoh politik itu memunculkan spekulasi tentang kemungkinan merapatnya NasDem ke kubu Prabowo Subianto yang secara de facto merupakan representasi keberlanjutan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Indikasi itu menguat karena Surya Paloh juga tidak melakukan koordinasi dengan partai politik di Koalisi Perubahan yang pada pemungutan suara beberapa waktu lalu mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni mengatakan bahwa pertemuan tersebut hanyalah silaturahmi biasa antara dua tokoh Negara.
"Iya, dipanggil pak Presiden, silaturahmi biasa aja. Jam 18.00 WIB rencananya," ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Minggu (18/2/2024).
Di sisi lain, Koordinator Staf Khusus (Stafsus) Presiden Ari Dwipayana membenarkan adanya pertemuan antara Surya Paloh dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka.
"Ya, betul. Presiden menerima Bapak Surya Paloh malam ini di Istana Merdeka," ujar Ari kepada Bisnis melalui pesan teks, Minggu (18/2/2024).
Ari mengungkapkan bahwa sebelumnya Ketua Umum NasDem Surya Paloh yang menyampaikan permohonan untuk menghadap Kepala Negara lebih dahulu.
Patut dinanti, bagaimana hasil resmi Pilpres 2024 berakhir serta arah koalisi dan opsisi yang terbentuk bermuara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
