Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ngeri! JK Sebut Film Dirty Vote Baru Ungkap 25% Kecurangan Pemilu 2024

Wapres RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengatakan film Dirty Vote Baru baru ungkap kecurangan Pemilu 25%. Kok bisa?
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla atau JK di kediamannya JK di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (7/2/2024).
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla atau JK di kediamannya JK di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (7/2/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla atau JK menilai film dokumenter Dirty Vote baru mengungkap 25% dugaan unsur kecurangan dalam Pemilu 2024. 

Dia mengatakan film dokumenter Dirty Vote merupakan karya yang luar biasa dengan memuat fakta yang dilengkapi dengan data, foto, video serta kesaksian yang berada dipusar dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Bagi saya saya kira ini Dirty Vote, film ini masih ringan dibanding kenyataan yang ada di masa itu. Masih tidak semuanya mungkin baru 25 persen," ujar JK di kediamannya, Senin (12/2/2024).

Lebih lanjut, menurutnya, penilaian itu didasari karena film Dirty Vote dianggap masih belum mencakup dugaan kecurangan Pemilu di pelosok daerah, seperti halnya soal bansos dan intimidasi yang dilakukan segelintir pihak.

Dengan demikian, mantan petinggi Golkar itu menuturkan bahwa sutradara Dirty Vote dalam hal ini masih sopan dalam membuka kecurangan pada pesta demokrasi rakyat tersebut.

"Jadi masih banyak lagi sebenarnya yang jauh lebih banyak mungkin sutradaranya lebih sopan lah. Masih sopan tapi bagi pihak lain masih marah. Apalagi kalau dibongkar semuanya?" pungkasnya.

Sebagai informasi, film Dirty Vote muncul tiga hari menjelang pemilu, merangkum dan membongkar kejadian janggal selama perhelatan Pemilu 2024. 

Dirty Vote adalah film dokumenter yang digarap oleh Dandhy Dwi Laksono yang sebelumnya juga sudah menggarap sejumlah film dokumenter seperti Sexy Killers, Pulau Plastik, dan Barang Panas. 

Ulasan tentang kecurangan-kecurangan yang dilakukan selama masa kampanye disampaikan oleh tiga Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari. 

Ketiganya mengungkap berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi dengan nada netral. 

Adapun, film ini tidak dikemas seperti film dengan skenario atau film dokumenter, lebih seperti acara jurnalistik yang statis, dan merangkum berita dan data-data statistik, serta hasil riset.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper