Bisnis.com, JAKARTA - Konsultan Politik Terkemuka Indonesia, Eep Saefulloh Fatah, mengatakan bahwa BLT Jokowi sudah memenuhi delik korupsi.
Hal tersebut disampaikan Eep Saefulloh dalam bincang-bincang yang diunggah di akun YouTube Abraham Samad.
"Menurut saya, temen-temen ahli hukum sudah mulai merumuskan dengan tegas soal ini. Saya warga negara yang membaca Undang-Undang, merasa bahwa ini sudah memenuhi delik korupsi," katanya.
Bukan tanpa alasan, menurut Eep Saefullah uang yang begitu besar dari negara ternyata terdistribusikan menjadi bagian dari kontestasi.
Menurutnya, hal ini sudah menyalahi kewajiban untuk menjaga uang negara agar termuliakan dan tidak menyusup pada pertarungan sempit kelompok orang, apalagi keluarga.
Pada kesempatan tersebut, Eep juga menyoroti tentang besarnya anggaran bansos tahun 2024 yang meroket hingga Rp496,8 Triliun.
Baca Juga
Jumlah ini hanya beda tipis dari anggaran bansos pada tahun 2020. Tapi yang perlu digarisbawahi, tahun 2020 merupakan puncak Covid-19.
"Dan besarannya kan luar biasa, berdasarkan yang saya baca dari berbagai sumber. Dana yang disiapkan oleh ABPN di tahun ini meroket, naik 53,3 Triliun sehingga jumlahnya itu Rp496,8 Triliun. Ini adalah dana yang digunakan untuk berbagai bentu bantuan sosial," ia menambahkan.
Sebagaimana diketahui, isu politisasi bansos memang sudah mengemuka sejak beberapa bulan terakhir. Jokowi sendiri bahkan sudah memberikan komentarnya tentang isu politisasi bansos ini.
Jokowi mengaku tidak kaget apabila bansos dari pemerintah dikaitkan dengan muatan politisasi oleh banyak oknum tak bertanggung jawab.
Sementara itu, Sri Mulyani telah mengumumkan sebelumnya jika jumlah anggaran bantuan sosial (Bansos) yang dianggarkan pada APBN 2024 mencapai Rp 496 triliun.
"Tahun ini 2024 Bansos di dalam APBN kita nilainya Rp 496 triliun jadi beda Rp 20 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK di kantornya, Jakarta, Selasa (30/1/2024).
