Bisnis.com, SOLO - Pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh mahasiswa dan pihak rektorat Universitas Sebelas Maret (UNS) menemui perbedaan jalan.
Pihak kampus yang mewakili jajaran rektoran dan dosen memiliki tiga poin pernyataan sikap yang intinya mendukung Pemilu Demokratis.
Pernyataan sikap tersebut tertuang dalam tiga poin yang ditandatangani oleh Plt Rektor Dr. Chatarina Muliana, Ketua Senat Akademik Prof. Dr. Sri Sulistyowati, dan Ketua Dewan Profesor Prof. Drs. Suranto pada Rabu (7/2/2024).
Pada poin pertamanya, kampus mendukung terselenggarakanya Pemilu Tahun 2024 secara demokratis, jujur, dan adil.
"Berkomitmen menjaga kondusivitas kampus UNS untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi bagi semua warga UNS dan Masyarakat," tertulis poin kedua.
Kemudian yang terakhir, UNS mengimbau semua warga kampus untuk menghormati dan menghargai perbedaan pandangan dan pendapat.
Baca Juga
"Menghimbau kepada warga kampus UNS dan semua pihak untuk menghormati dan menghargai setiap perbedaan pandangan dan pendapat dengan menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan," tulis poin ketiga.
Sedangkan di pihak mahasiswa, mereka ingin kampus lebih aktif menyuarakan kritik terhadap demokrasi Indonesia yang dinilai mengalami kemunduran.
Presiden BEM UNS Agung Lucky Pradita mengatakan bahwa pihaknya sudah mengundang jajaran rektor dan civitas academica. Namun undangan tersebut tak mendapat tanggapan.
Mereka menyoroti adanya pelanggaran etika yang dilakukan oleh salah satu paslon, dan menyayangkan pelanggaran berat yang dijatuhkan pada Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meloloskan salah satu cawapres yang pencalonannya dinilai cacat hukum.
Pihak mahasiswa kemudian menilai bahwa Pemilu 2024 penuh dengan kecurangan dan mengabaikan etika. Dalam pernyataan sikapnya, mereka mengeluarkan lima poin yang tercantum dalam Maklumat Supersemar Demokrasi Terkhianati, Pancasila Tercela:
1. Kecewa atas keberjalanan demokrasi yang tidak dapat menjunjung tinggi etika dan prinsip-prinsip hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Mendesak seluruh lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2024 agar menegakkan independensi dan didasarkan pd prinsip luber jurdil;
3. Menuntut Presiden dan semua pejabat pemerintahan untuk tidak melakukan politisasi maupun personalisasi bantuan sosial dan tidak terlibat dalam tim sukses atau tim kampanye pasangan calon;
4. Menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri terbebas dari paksaan memihak salah satu paslon;
5. Kecewa atas segala sikap maupun tudingan yang memposisikan kampus yang telah bersuara berdasarkan pada standar etika dan keilmuan sebagai politik partisan.
Cooling System
Perbedaan sikap ini kemudian menimbulkan pertanyaan apakah pihak kampus telah menerapkan cooling system seperti yang diarahkan oleh Polresta Semarang.
Kapolrestabes Semarang Kombes Pol. Irwan Anwar mengatakan bahwa kepolisian, dalam menjaga suasana kondusif Pemilu 2024, merangkul civitas academica untuk mewujudkan cooling system.
"Kami sebagai penanggung jawab pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Semarang wajib mewujudkan situasi kondusif dalam rangkaian pelaksanaan Pemilu 2024," kata Kapolrestabes dalam siaran pers di Semarang, Jawa Tengah, Rabu, dikutip dari Antara.
Pihaknya mengatakan bahwa cooling system tersebut dilakukan dengan mengajak tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan civitas academica.
Menurut dia, ajakan civitas academica bertujuan untuk mendukung terciptanya pemilu damai, tanpa maksud lainnya.
Kombes Pol. Irwan menjelaskan bahwa video civitas academica yang dimintai komentarnya itu merupakan hasil wawancara yang telah memperoleh persetujuan untuk dipublikasikan.
"Tidak ada paksaan bagi yang bersedia memberikan testimoni maupun pesan kamtibmas," tambahnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Satake Bayu Setianto menambahkan bahwa seluruh komponen masyarakat diajak untuk bersama berperan menjaga situasi agar tetap kondusif.
"Kami imbau seluruh tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun tokoh berkompeten lainnya untuk bisa membantu menjaga situasi kamtibmas agar berjalan aman dan tertib," katanya.
Kombes Pol. Satake menjamin Polri tetap netral dalam melaksanakan pengamanan Pemilu 2024.
"Tidak ada arahan untuk mendukung salah satu paslon, kehadiran Polri merupakan representasi kehadiran negara," tambahnya.
