Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PDIP Sebut Ada Percobaan Kriminalisasi Kader yang Kritik Prabowo-Gibran

Hal itu diungkapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto setelah kadernya Ribka Tjiptaning diperiksa KPK dalam dugaan korupsi sistem proteksi TKI Era Menteri Cak Imin.
DI Perjuangan (PDIP) angkat bicara perihal bacapres Ganjar Pranowo yang muncul dalam tayangan azan di salah satu stasiun televisi nasional. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Rabu (13/9/2023), mengatakan bahwa hal tersebut sangat baik dan tak berkaitan dengan hal lain./Dok. PPDIP
DI Perjuangan (PDIP) angkat bicara perihal bacapres Ganjar Pranowo yang muncul dalam tayangan azan di salah satu stasiun televisi nasional. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Rabu (13/9/2023), mengatakan bahwa hal tersebut sangat baik dan tak berkaitan dengan hal lain./Dok. PPDIP

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menuding pemeriksaan kader PDIP Ribka Tjiptaning oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bentuk percobaan kriminalisasi.

Hasto mengungkapkan, Ribka sudah melapor ke partai terkait undangan KPK. Dia pun meyakini KPK memanggil Ribka karena sebelumnya anggota DPR RI itu mengkritik pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Sebelumnya, karena Mbak Ning [panggilan Ribka] ini mengkritik sangat keras terhadap paslon 2, tiba-tiba muncul panggilan seperti itu. Tiada hujan, tiada angin," jelas Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2024).

Dia mengatakan, pencobaan kriminalisasi tidak hanya dilakukan kepada kubu pendukung paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Menurutnya, kubu pendukung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar juga kerap dikriminalisasi.

Hasto mencontoh, usai calon wakil presiden 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) banyak mengkritik calon wakil presiden 2 Gibran Rakabuming dalam debat ketiga pilpres beberapa waktu lalu, muncul kasus yang juga menyeret dua mantan anak buah Cak Imin.

"Sementara yang sudah berproses sebelumnya, termasuk kasus minyak goreng misalnya, itu menunjukan tidak ada tindak lanjut. Jadi ini yang kemudian menciptakan kriminalisasi hukum," jelasnya.

Sebagai informasi, kasus yang menyeret Ribka dan dua mantan anak buah Cak Imin yang dimaksud Hasto adalah dugaan korupsi sistem proteksi TKI Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Era Menteri Cak Imin dengan kerugian Rp17,6 miliar.

Ribka sendiri mengaku bingung lantaran dipanggil KPK untuk menjadi saksi atas kasus itu. Dia memenuhi panggilan penyidik KPK, Kamis (1/2/2024) siang. 

Politisi PDIP ini akui menjabat sebagai Ketua Komisi IX DPR ketika kasus itu terjadi sekitar 2012. Namun, dia mengaku tidak tahu apa alasan pemanggilannya sebagai saksi kasus pengadaan di lingkungan Kemnaker.

"Aku tuh sebenarnya enggak tahu. Dapat undangan ini juga enggak tahu kasusnya apa. Cuma [saya] bingung saja kenapa kasusnya diangkat baru sekarang? Itu kan sudah 12 tahun yang lalu. Jadi ditanyain banyak yang enggak tahu," tuturnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/2/2024). 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper