Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP PDIP Puan Maharani menanggapi terkait posisi PDIP yang menjadi partai penyeimbang pemerintah, bukan sebagai oposisi maupun koalisi.
Puan mengatakan saat ini PDIP mendukung seluruh kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan menjadi partai penyeimbang. Meski begitu, dia menjelaskan partainya akan tetap mengkritisi kebijakan pemerintah jika tidak berpihak kepada rakyat
Ketua DPR RI itu menegaskan PDIP tidak lagi sebagai oposisi maupun koalisi, tetapi mengambil posisi sebagai partai penyeimbang yang mendukung program pemerintah Prabowo Subianto
“Tidak ada yang namanya koalisi dan oposisi coba dibaca dulu aturannya. Jadi artinya posisi penyeimbang seperti yang disampaikan oleh ibu ketua umum, kami mendukung semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan semua program yang untuk kepentingan rakyat Indonesia,” kata Puan di Gedung Nusantara DPR, Senin (11/8/2025).
Walau bukan oposisi, Puan menegaskan bahwa PDIP tetap lantang mengkritisi kebijakan Prabowo Subianto jika dinilai program atau kebijakan yang dijalankan tidak berpihak pada rakyat.
“Namun, kami juga akan bersuara lantang jika kemudian program-program itu tidak untuk kepentingan rakyat banyak. Jadi artinya posisinya jika kemudian program-program tersebut tidak sesuai kami akan meluruskan. Kami boleh berbicara dalam arti jangan sampai undian program itu belok-belok,” tegasnya
Baca Juga
Dilansir dari pemberitaan Bisnis, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa partainya tidak akan mengambil posisi sebagai oposisi maupun koalisi pada pemerintah Prabowo.
“PDIP Perjuangan tidak memposisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang,” kata Megawati dalam penutupan kongres VI PDIP di Nusa Dua Bali Convention Center, Sabtu (2/8/2025).
Menurutnya, dalam sistem pemerintahan presidensial tidak mengenal istilah koalisi dan oposisi. Dia menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia tidak mempunyai blok-blok tertentu.
“Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Itu paling tinggi lho, jangan kalian ubah-ubah,” pungkasnya
