Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membuka peluang untuk ‘turun gunung’ dan membantu kampanye serta pemenangan salah satu pasangan calon dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Pernyataan itu sontak memberikan angin segar bagi wacana satu putaran Pilpres 2024 kendati tanda-tandanya pun tampak belum cukup kuat dari sederet hasil survei terkini.
Hasil survei terkini dari The Economist, yang diperbarui hari ini, Jumat (26/1/2024), misalnya, menunjukkan bahwa paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hanya mampu mengumpulkan 47% untuk elektabilitas atau tingkat keterpilihan.
Angka itu bahkan menurun dari elektabilitas pasangan Menteri Pertahanan dan Wali Kota Solo aktif ini yang sempat mencapai 50% dalam jajak pendapat The Economist beberapa waktu sebelumnya.
Survei ‘Indonesia Election 2024’ yang dirilis The Economist itu juga menunjukkan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berbagi persentase elektabilitas dengan besaran yang sama yakni 24%.
Setali tiga uang, sederet lembaga ternama dalam negeri melaporkan elektabilitas Prabowo-Gibran belum mampu melampaui 50% dalam survei terkini.
Baca Juga
Indikator Politik Indonesia misalnya dalam survei pada 10–16 Januari 2024 mencatat elektabilitas Prabowo-Gibran sebesar 48,55%. Anies-Muhaimin menempati peringkat kedua dengan tingkat elektabilitas 24,17%, sedangkan Ganjar-Mahfud sebesar 21,6%.
Sementara itu survei LSI yang berlangsung pada 10–11 Januari 2024 menunjukkan elektabilitas Prabowo-Gibran mencapai 47%. Anies-Cak Imin menyusul dengan raihan 23,2% dan Ganjar Mahfud sebanyak 21,7%.
Selanjutnya, survei Charta Politika juga melaporkan elektabilitas paslon nomor urut 2 masih berada di bawah 50%. Berdasarkan survei yang dilakukan pada tanggal 4–11 Januari 2024 melalui wawancara tatap muka secara langsung (face to face interview), Charta Politika melaporkan bahwa elektabilitas Prabowo-Gibran hanya ada di kisaran angka 42,2%.
Ganjar-Mahfud berada di peringkat dua dengan angka tingkat keterpilihan sebanyak 28% dan Anies-Muhaimin berada pada peringkat ketiga dengan elektabilitas 26,7%.
Hanya satu survei terbaru yang menunjukkan elektabilitas paslon nomor 2 melesat. Survei yang dirilis Indonesia Survey Center (ISC) bahkan menunjukkan tingkat keterpilihan Prabowo-Gibran mencapai 52%.
Pada saat yang sama, pasangan Anies-Muhaimin berada di urutan kedua dengan 21,7% dan duet Ganjar-Mahfud meraih elektabilitas sebesar 18,1%.
TURUN GUNUNG
Dengan tingkat keterpilihan yang rerata masih berada di bawah 50%, langkah Presiden Jokowi untuk ‘turun gunung’ mendukung paslon nomor urut 2 akan menguatkan potensi Pilpres dihelat dalam satu putaran.
Memang, eks Wali Kota Solo itu belum menegaskan akan mendukung salah satu paslon. Namun, dia telah menyatakan bahwa presiden memiliki hak untuk berkampanye pada tahun politik pemilihan umum (pemilu).
“Setiap menteri [haknya] sama saja, [bahkan] Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujarnya kepada wartawan usai menghadiri seremoni penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024).
Kepala Negara mengatakan bahwa jabatan Presiden pun juga merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. “Masak [mau melakukan] begini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh,” ucapnya.
Meski begitu, saat ditanyakan apakah Jokowi akan menggunakan haknya untuk melakukan kampanye dan memihak salah satu pihak. Presiden Ke-7 RI itu justru bertanya kembali apakah selama ini dia berpihak atau tidak.
“Itu yang saya mau tanya, memihak enggak,” ujarnya sambil tertawa.
Pernyataan Jokowi itu sekonyong-konyong menuai respons keras dari berbagai pihak. Secara umum, pernyataan Kepala Negara itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Namun, berbagai pihak menilai langkah mantan Gubernur DKI itu tidak dibenarkan berdasarkan etika dan moral politik.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pun tidak mempermasalahkan jika Presiden Jokowi sungguh 'turun gunung' untuk mengampanyekan duet Prabowo dan putra sulungnya, Rakabuming. Dia sepakat bahwa Jokowi juga punya hak untuk menentukan pilihan politiknya dan patut dihormati.
Namun, eks gubernur Jawa Tengah ini berpendapat bahwa masyarakat yang akan menilai apabila hal itu sungguh terjadi. Ganjar meyakini, masyarakat masih ingin pemimpin yang mengutamakan etika dan moral politik yang sesuai dengan prinsip demokrasi.
Di samping itu, dia menekankan pemimpin punya tanggung jawab politik untuk memberi contoh kepada generasi muda. Menurutnya, budaya politik yang demokratis harus dimulai dari elite politik
"Apa yang akan kita berikan kepada anak dan cucu terhadap pendidikan politik hari ini, kalau kemudian elite kita tidak bisa memberikan contoh, tidak mengedukasi? Maka yang terjadi adalah suka-suka. Kalau sudah suka-suka, yang terjadi hukumnya hanya satu saja: Machiavellian, segala cara akan digunakan," jelas Ganjar.
Yang pasti, langkah ‘turun gunung’ Jokowi—yang menurut The Economist memiliki pengaruh sangat populer—berpotensi membuka peluang Pilpres satu putaran. Apalagi, hampir semua survei menunjukkan elektabilitas paslon 2 mencapai kisaran 40%.
Kecuali, apa yang diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto pada awal 2024 itu terbukti benar. Dia sebelumnya menuding ada upaya pengkondisian lembaga survei untuk membangun narasi pilpres satu putaran.
Untuk itu, Hasto mendorong perlunya satu komite independen untuk memantau kredibilitas lembaga survei dalam melakukan riset agar demokrasi Indonesia bisa terjaga.
"Jadi, diusulkan saja nanti pembentukan semacam komite independen dari kalangan perguruan tinggi untuk mengaudit hasil-hasil survei karena ini terkait dengan kepentingan rakyat, terkait dengan kualitas demokrasi," kata Hasto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
