Anies Baswedan Meninggalkan 'Warisan' Kesenjangan Sosial di Jakarta

Bisnis.com, JAKARTA – Anies Baswedan saat mencalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta bertekad mengurangi kesenjangan di Ibu Kota. Namun, setelah lima tahun menjabat ketimpangan sosial antara kaya dan miskin justru bertambah.

Hal itu terekam dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta yang diolah Bisnis. Anies Baswedan tercatat menjadi Gubernur DKI pada 16 Oktober 2017 hingga 16 Oktober 2022.

Berdasarkan data BPS, indeks rasio gini atau indikator ketimpangan ekonomi antara kaya dengan miskin dalam lima tahun periode pemerintahan Anies Baswedan di Ibu Kota terus meningkat.

Akan tetapi, Anies diwariskan rasio gini cukup tinggi selepas Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaifullah menjabat gubernur DKI. Menjelang serah terima jabatan Ahok-Djarot dengan Anies, rasio gini di Ibu Kota tercatat 0,413.

Namun, Ahok mencatatkan rapor positif karena menurunkan rasio gini warisan Joko Widodo. Selepas serah terima jabatan Jokowi dengan Ahok pada 18 Oktober 2014, rasio gini berada di level 0,447.

Sebenarnya, Anies mampu memangkas rasio gini pada periode awal menjabat, yakni pada 2018 dan 2019 sebesar 0,394. Kemudian meningkat pada 2020 sebesar 0,399 dan menyentuh level 0,409. Puncak kenaikan rasio gini terjadi pada September 2022 sebesar 0,423.

Kemiskinan di DKI Jakarta pun tercatat meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun pertama Anies menjabat angka kemiskinan sebanyak 365.550 orang dengan rasio 3,47%. Angka itu melesat menjadi 502.040 dengan rasio 4,69%.

Dalam dua tahun pertama sebenarnya Anies mampu menekan angka kemiskinan. Namun, pada 2020 karena dilanda Covid-19 angka kemiskinan meningkat.

Anies sempat menjanjikan memperkecil kesenjangan saat kampanye calon gubernur DKI pada 21 November 2016 (baca di sini). Namun, dia menitik beratkan kesenjangan antara daratan Jakarta dengan Kepulauan Seribu.

Kepulauan Seribu mencatatkan rasio gini turun dan terendah di wilayah administratif DKI Jakarta. Rasio gini Kepulauan Seribu pada 2022 tercatat 0,211, turun dari 2018 sebesar 0,235. Rasio gini tertinggi ada di Jakarta Utara sebesar 0,515, melesat dari 0,394 pada 2018.

Ketimpangan di Jakarta mirip dengan Solo yang baru 2 tahun dipegang oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai walikota. Baca selengkapnya di sini: Di Bawah Kendali Gibran, Ketimpangan Kaya Miskin di Solo Kian Melebar

Pertumbuhan Ekonomi DKI Positif

Kontras dengan rasio gini dan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta melesat. Pada 2022 pertumbuhan ekonomi tercatat 5,25%, naik dari tahun sebelumnya 3,56%. 

"Peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang terus membaik menjadi pendorong utama tumbuhnya perekonomian Jakarta. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya permintaan agregat baik dari domestik maupun luar negeri. Meskipun demikian, kenaikan harga komoditas dan perlambatan ekonomi global masih menahan percepatan ekonomi Jakarta," tulis BPS.

Pada 2022, hampir seluruh pos pengeluaran meningkat kecuali pengeluaran konsumsi pemerintah (PKP) mengalami kontraksi. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh ekspor dan pengeluaran konsumsi lembaga non-profit (PKLNPRT).

Dari sisi produksi, Lapangan usaha Jasa Lainnya mencatat pertumbuhan tertinggi diikuti oleh penyediaan akomodasi dan makan minum; dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Namun, pertumbuhan ekonomi pada akhir jabatan Anies lebih rendah dibandingkan dengan awal menjabat. Pada 2017 pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tercatat tumbuh 6,22%.