Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak mempermasalahkan ragam kritik yang dilontarkan banyak pihak terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan bahwa pembangunan sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang, yang mengartikan ada dasar hukum yang jelas untuk menghadirkan IKN di Kalimantan Timur.
"Ya, itu pendapat boleh. Menyampaikan opini silakan, cuma IKN itu sudah ada UU-nya. Sudah ada UU-nya," ujarnya di sela acara gerakan tanam pohon bersama di Hutan Kota JIEP kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (29/11/2023).
Kepala Negara juga merespons kritik calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyebut bahwa pembangunan Ibu Kota di Kalimantan Timur justru akan menimbulkan ketimpangan baru.
Jokowi pun menegaskan bahwa bukan menimbulkan ketimpangan baru, tetapi justru pembangunan IKN akan menimbulkan pemerataan. Apalagi, dia menyebut bahwa selama ini Indonesia sudah terlalu lama dengan sistem Jawasentris.
Dia melanjutkan, pemerintah ingin menerapkan konsep Indonesia sentris, salah satunya agar pertumbuhan ekonomi dan kepadatan penduduk dapat merata di semua wilayah dan tidak hanya di Pulau Jawa.
Baca Juga
Menurutnya, selama ini 58% PDB ekonomi Indonesia berada di Jawa. Bahkan, dari sisi lainnya, dia memerinci bahwa 56% penduduk di Indonesia pun hanya ada di Jawa. Padahal terdapat lebih dari 17.000 pulau di Indonesia, tetapi populasi dan ekonomi hanya ada berfokus di Jakarta.
"Kami ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga pertumbuhan ekonomi, di pulau lain selain Jawa juga harus ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk. Populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa, yang 17 ribu, yang lainnya mestinya ada pemerataan," imbuhnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga kembali menegaskan Ibu Kota yang dibangun di Penajam Paser Utara itu akan menimbulkan pemerataan ekonomi sekaligus penduduk, sebab IKN dirancang menjadi mesin pembentuk titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.
Meski begitu, dia mengamini untuk merealisasikan visinya terkait dengan pembangunan IKN tak bisa hanya dilakukan setahun dua tahun saja, sebab membutuhkan waktu yang cukup lama dan harus berkelanjutan.
"Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya kira arahnya ke sana. Namun, ini kan memang tidak sehari dua hari, setahun dua tahun, jangka panjang," pungkas Jokowi.
Sebelumnya, Anies dan salah satu partai pendukungnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai blak-blakan menyerang proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Dalam Dialog Publik Muhammadiyah di UMS Solo pada Rabu (22/11/2023) misalnya, Anies menyebutkan pembangunan IKN bisa menimbulkan ketimpangan baru. Dia merasa IKN bukanlah bentuk pemerataan seperti yang kerap diklaim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ketika tujuan membangun kota baru dengan tujuan pemerataan, itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Itu akan menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya," kata Anies dalam dialog publik Muhammadiyah di UMS Solo, Rabu (22/11/2023).
Dia berpendapat, seharusnya jika tujuannya untuk pemerataan maka dapat dilakukan dengan membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia.
"Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan," tambah Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meyakini pembangunan kota besar di tengah hutan bakal membuahkan permasalahan baru yakni ketimpangan. Oleh sebab itu, Anies menyimpulkan tujuan pembangunan IKN dengan cara yang digunakan tidak saling melengkapi.
Terbaru, bahkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu lebih blak-blakan dari Anies. Syaikhu menyatakan PKS ingin Jakarta tetap jadi Ibu Kota Negara. Dia menjelaskan, setidaknya ada tiga alasan penolakan pemindahan ibu kota. Pertama, historisnya.
"DKI Jakarta tempat di mana Ir. Soekarno-Moh. Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan dan peristiwa bersejarah bangsa lainnya ini dilahirkan. Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan penting bagaimana Ibu Kota Negara ditempatkan," tutur Syaikhu dalam acara Kick off Kampanye Nasional PKS, Depok, Minggu (26/11/2023).
Kemudian, dari sudut pandang pembangunan. PKS merasa pemerataan pembangunan bukan dengan memindahkan ibu kota, melainkan dengan buat pusat ekonomi di kota kecil.
"Berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah. Membuat kota-kota menengah menjadi kota besar, dan kota-kota kecil menjadi kota-kota menengah. Membangun desa yang maju sebagai penopang kemajuan pembangunan kota," ujar Syaikhu.
Selanjutnya, dari sudut pandang keberlanjutan. PKS melihat perlunya pelestarian lingkungan hidup dan merawat ekologi demi generasi penerus bangsa. Dalam kasus IKN, lanjutnya, Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia harus jadi pusat pertumbuhan ekonomi hijau.
