Bisnis.com, JAKARTA - Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P., atau yang dikenal dengan nama Mahfud MD, adalah seorang intelektual dan tokoh hukum yang terkenal dengan integritasnya dan keberaniannya dalam menghadapi tantangan di bidang hukum.
Dikenal sebagai "pendekar hukum" dan "pembela wong cilik", Mahfud MD kini menjadi perbincangan hangat karena menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pemilu 2024.
Profil Mahfud MD
Mohammad Mahfud Mahmodin, yang lebih dikenal dengan Mahfud MD, adalah sosok yang lahir dan tumbuh dari keluarga sederhana di sebuah desa kecil di Kecamatan Omben, Sampang, Madura, pada tanggal 13 Mei 1957.
Nama "Mohammad Mahfud" diberikan oleh ayahnya, Mahmodin, dengan harapan agar sang anak menjadi pribadi yang terjaga. Anak keempat dari tujuh bersaudara ini dilahirkan saat ayahnya bekerja sebagai pegawai rendahan di kantor Kecamatan Omben.
Sejak usia dini, suami dari Zaizatun Nihayati ini sudah menempuh pendidikan agama di surau dan madrasah diniyyah. Ketika berumur tujuh tahun, ia sudah masuk Sekolah Dasar Negeri dan Madrasah Ibtida’iyyah. Ia juga belajar agama di surau pada malam hari. Pada usia yang masih sangat muda, tepatnya kelas 5 SD, Mahfud dikirim ke pondok pesantren Somber Lagah di Desa Tegangser Laok, untuk mendalami agama. Di sanalah ia melanjutkan pendidikannya.
Pondok pesantren Somber Lagah, yang saat ini dikenal dengan nama Pondok Pesantren al-Mardhiyyah, adalah pondok pesantren salaf yang diasuh oleh Kiai Mardhiyyan. Meski nilai ujiannya bagus, Mahfud tidak melanjutkan sekolah ke SMP favorit. Ia memilih untuk melanjutkan ke Pendidikan Guru Agama (PGA) Negeri di Pamekasan.
Baca Juga
Pendidikan Mahfud di PGA Negeri berlangsung selama empat tahun hingga ia lulus pada tahun 1974. Setelah itu, ia terpilih untuk melanjutkan ke Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN), sebuah sekolah kejuruan unggulan milik Departemen Agama di Yogyakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan PHIN pada tahun 1978, Mahfud melanjutkan pendidikannya di bidang hukum.
Ia kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, sambil juga menempuh kuliah di Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM). Fokus utamanya di Fakultas Hukum adalah Hukum Tata Negara. Meski ayahnya telah pensiun, Mahfud secara mandiri mencari beasiswa untuk membiayai pendidikan gandanya ini.
Dengan ketekunan dan semangat yang tinggi, Mahfud berhasil meraih beberapa beasiswa, termasuk beasiswa Rektor UII, Yayasan Dharma Siswa Madura, dan Yayasan Supersemar. Ia juga mendapatkan beasiswa penuh dari UII untuk melanjutkan studi pasca sarjana di UGM, memilih studi ilmu politik.
Mahfud menyelesaikan pendidikan S3-nya dalam waktu yang relatif singkat, hanya dalam waktu 2 tahun 8 bulan, di mana rata-rata pendidikan doktor saat itu memakan waktu 5 tahun. Ia menjadi dosen tetap Fakultas Hukum UII pada tahun 1993, merupakan guru besar termuda pada masanya. Selain itu, ia juga aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan, terutama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), di mana pengalamannya di HMI membantunya dalam memahami medan politik di kampus.
Kecintaannya pada politik semakin berkembang semasa kuliah, dan ia terlibat dalam organisasi mahasiswa yang sangat kritis terhadap pemerintah Orde Baru. Setelah lulus dari Fakultas Hukum, Mahfud menjadi dosen di almamaternya dan mengabdi selama bertahun-tahun di dunia pendidikan hukum, sebelum akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia peradilan sebagai hakim konstitusi.
Karier dan Prestasi Mahfud MD
Sebelum menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Mahfud MD telah mengukir sejarah karier yang mengesankan.
Ia pernah menjadi Menteri Pertahanan di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Kiprahnya di sini memberinya kesempatan untuk menjadi sosok penting dalam penyusunan Undang-Undang Pertahanan Negara.
Selanjutnya, Mahfud MD mengisi posisi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Sayangnya, masa jabatannya ini tidak berlangsung lama karena pergantian presiden.
Tidak hanya dalam ranah politik, Mahfud MD juga memiliki peran penting dalam dunia akademis. Ia merupakan Guru Besar di Fakultas Hukum UII Yogyakarta sejak tahun 1984.
Perjalanan politiknya juga dilalui dengan berbagai jabatan, seperti anggota DPR RI dan Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI.
Puncak karier hukumnya adalah saat Mahfud MD menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013.
Di sini, ia berhasil membongkar beberapa kasus korupsi besar seperti kasus korupsi Asabri, korupsi Satelit di Kementerian Pertahanan, dan kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Papua, Lukas Enembe.
