Bisnis.com, JAKARTA — Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengkritisi fenomena bagi-bagi kursi jabatan komisaris perusahaan BUMN yang belakangan semakin sering dipraktekkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, merasa tidak ada yang salah dengan 'bagi-bagi jabatan' asalkan orang yang dipilih memiliki kemampuan yang sesuai fungsi jabatannya. Meski demikian, menurutnya, selama ini pada era pemerintahan Jokowi penunjukan komisaris BUMN sering kali tidak berdasarkan prinsip meritokrasi.
"Dua periode ini [pemerintah Jokowi] banyak sekali yang duduk dalam posisi komisaris namun bukan orang-orang yang tepat untuk menduduki jabatan tersebut," ujar Chico kepada Bisnis, Selasa (27/2/2024).
Dia berpendapat, Jokowi seakan menganggap BUMN seperti perusahaan-perusahaan pribadinya. Tak hanya BUMN, Chico bahkan melihat Jokowi sudah anggap negara miliknya dan sekelompok yang dekat dengannya.
Chico mencontohkan penganggaran bantuan sosial (bansos) dalam masa Pemilu 2024. Menurutnya, besarnya pembagian bansos jelang hari pencoblosan terindikasi untuk menguntungkan salah satu pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden yang dekat Jokowi.
"Sebenarnya ini kan pola yang sama, yang sekarang menganggap negara ini dimiliki oleh sekelompok orang, khususnya sekelompok orang yang berada di lingkaran kekuasaan," jelasnya.
Baca Juga
Sebagai informasi, belakangan banyak tim sukses paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran yang menerima jabatan komisaris BUMN. Terbaru, ada Prabu Revolusi yang diangkat sebagai Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional, anak usaha BUMN, PT Pertamina (Persero).
Kemudian ada istri dari Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Muhammad Arief Rosyid Hasan yaitu Siti Zahra Aghnia yang diangkat sebagai Komisaris Independen di anak usaha Pertamina lainnya yakni PT Pertamina Patra Niaga.
Selain itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang merupakan pendukung Prabowo-Gibran juga belum lama ini diangkat menjadi menteri agraria dan tata ruang (ATR). Padahal, notabenenya AHY sebelumnya merupakan oposisi pemerintah Jokowi.
