Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) Yahya Cholil Staquf merespons isu pernyataan calon presiden (capres) Prabowo Subianto terkait izin usaha pertambangan (IUP) dibagikan kepada pihaknya.
Dia menyampaikan bahwa izin usaha pertambangan itu merupakan isu lama. Gus Yahya sapaan akrab Ketum PBNU itu menyampaikan bahwa izin tambang ini juga sempat disinggung dalam pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Muktamar PBNU pada 2021.
"Kan sudah lama, itu kan presiden pidato waktu pembukaan muktamar di Lampung tahun 2021 dan langsung diproses sudah itu, hanya belum selesai prosesnya," kata Gus Yahya saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Fia juga menegaskan bahwa izin tambang ini tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Tidak ada hubungannya dengan pilpres, wong dulu belum ada apa-apa dikasih kok memang. Ini Presiden waktu Muktamar itu saya siapkan konsesi untuk NU gitu dan langsung diproses. Hanya sekarang belum selesai," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, pernyataan Prabowo terkait izin IUP viral di media sosial. Pernyataan tersebut terselip dalam ucapan Prabowo saat menjawab pertanyaan dalam acara Diskusi Bersama Perwakilan Kiai Kampung se-Indonesia di Malang, Sabtu (18/11/2023).
Awalnya, Prabowo menyinggung soal dana abadi pesantren yang menjadi program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, program tersebut dicanangkan sebagai 'pancingan' atau stimulus dalam memajukan pesantren.
Tak hanya itu, Prabowo juga menyinggung 'pancingan' lain yang diberikan pemerintah kepada kalangan ormas.
"Pemerintah Pak Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang dari swasta-swasta dan sudah diberikan, pertama ke PBNU. Itu pancing-pancing yang akan dibagi," ujar Prabowo, dikutip dari tayangan Kompas TV, Minggu (19/11/2023).
