Bisnis.com, JAKARTA - Status keanggotaan Gibran Rakabuming Raka sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih menjadi polemik.
Alasannya adalah Gibran 'membelot' dengan menerima pinangan Prabowo Subianto untuk menjadi cawapres di Pemilu 2024.
Di sisi lain, PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres yang didampingi oleh Mahfud MD sebagai cawapres.
Keputusan Gibran menyebrang ke kubu sebelah (Koalisi Indonesia Maju/KIM) sedikit banyak dikaitkan dengan keretakan hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Meskipun pada awalnya kerenggangan tersebut dibantah oleh kedua pihak, tetapi belakangan PDIP mulai frontal mengungkapkan kekecewaannya pada keputusan politis Jokowi dan anak-anaknya.
Respons Jokowi
Jokowi memilih tidak mengomentari kekecewaan PDIP terhadap manuver politik keluarganya.
Baca Juga
Selain Gibran, manuver politik keluarga Jokowi yang juga disoroti PDIP adalah keputusan politik Kaesang Pangerep menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Puncak manuver keluarga Jokowi tampak ketika ia memberikan restu kepada Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawpares) pendamping Prabowo Subianto.
Jokowi hanya melempar tawa dan mengaku tak ingin mengomentari pernyataan dari partai berlogo moncong banteng putih itu.
“Saya tidak ingin mengomentari,” ujarnya sambil tertawa kecil usai meninjau harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (31/10/2023) dikutip melalui Youtube Sekretariat Presiden (Setpres).
Sebelumnya, PDIP sedih dan pasrah atas kondisi politik saat ini yang dinilainya sebagai ketidakpatuhan politik, ditambah dengan rekayasa hukum oleh Mahkamah Konsitusi (MK).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa jajaran anak ranting dan ranting partainya banyak yang tidak memercayai kondisi politik yang saat ini terjadi.
Kondisi politik dimaksud terkait dengan putusan MK yang dinilai 'kontroversial', lantaran berhasil memuluskan jalan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden (cawpares) pendamping Prabowo Subianto.
"Kami begitu mencintai dan memberikan previledge yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranatan kebaikan dan konstitusi. Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi," katanya melalui siaran pers, Minggu (29/10/2023).
Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa bahwa seluruh mata rantai pencalonan Gibran pada Pilpres 2024 itu adalah ketidakpatuhan politik atau political disobedience terhadap konsitutsi dan rakyat.
"Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK. Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," terangnya.
Dia lalu menyebut rakyat Indonesia sudah memahami siapa yang meninggalkan siapa demi ambisi kekuasaan. "Semoga awan gelap demokrasi ini segera berlalu, dan rakyat Indonesia sudah paham, siapa meninggalkan siapa demi ambisi kekuasaan itu," tutupnya.
PDIP Minta Gibran Mundur dari PDIP
PDIP menunggu itikad baik dari putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) kepartaiannya.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menjelaskan secara de facto Gibran sudah keluar dari PDIP karena menerima pinangan untuk jadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Padahal, PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD di Pilpres 2024.
"Secara de facto beliau [Gibran] sudah izin dan sudah keluar dari PDIP, tergantung sekarang niat baik dari Mas Gibran untuk menyerahkan kembali KTA ke Mas Rudy [Ketua DPC PDIP Solo]," ujar Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/10/2023).
Dia mengaku dengar Gibran memang sudah melakukan komunikasi dengan Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo. DPC PDIP Solo merupakan pihak yang mengeluarkan KTA kepartaian Gibran.
Sebelumnya, Djarot mengaku Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hanya tertawa melihat polemik Gibran yang menjadi cawapres Prabowo. Dia mengatakan, berpalingnya kader PDIP ke pilihan lain bukan kali pertama terjadi.
"Kalau Ibu Mega itu ketawa-ketawa, tidak ada masalah. Sudah biasa seperti ini ya," ujar Djarot usai acara Dialog Ganjar Center di Gedung CM, Jakarta Timur, Senin (30/10/2023).
Kendati demikian, dia mengaku banyak kadernya di daerah yang sangat kecewa dengan langkah Jokowi dan keluarganya itu. Bahkan, Djarot mengatakan sejumlah kader masih tidak memperceyai dengan keputusan yang diambil keluarga Jokowi.
"Kalau anak ranting yang berjuang, kalau ada kecewa ya wajar dong," ucapnya.
Di samping itu, mantan wakil gubernur DKI Jakarta ini juga mengaku bangga sebab kekecewaan para kader itu dimanifestasikan dengan semangat memenangkan Ganjar-Mahfud.
Gibran Pindah ke 'Kuning'
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menyatakan secara de facto atau hakikatnya Gibran sudah bukan kader PDIP lagi.
Komarudin menjelaskan, Gibran sudah melanggar keputusan partai melalui perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri karena menerima pinangan menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Padahal, PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Dia menegaskan, aturan partai sudah tegas menyatakan agar setiap kader tegak lurus pada keputusan partai. Oleh sebab itu, lanjutnya, otomatis Gibran sudah tidak jadi anggota PDIP.
“Secara de facto, keanggotaan Gibran di PDI Perjuangan telah berakhir setelah pendaftarannya secara resmi menjadi cawapres dari KIM [Koalisi Indonesia Maju]," ujar Komarudin dari Merauke (26/10/2023), dikutip dari rilisnya.
Sementara itu, Gibran memang santer dikabarkan akan bergabung ke Partai Golkar usai resmi menjadi cawapres Prabowo. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta setiap pihak bersabar menunggu sebab Gibran akan menjadi kader Partai Golkar pada waktunya.
"Sabar, sabar dulu saja. Ini kan terus berproses," jelas Airlangga usai pendaftaran capres-cawapres di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023).
