Bisnis.com, JAKARTA — Netralitas maupun konflik kepentingan menjadi sorotan besar dalam perhelatan pemilihan umum atau pemilu 2024. Mulai dari ASN, bahkan hingga Presiden Joko Widodo diminta untuk netral dalam pesta politik tahun depan, tetapi sejumlah menteri dan wakil menteri leluasa bergerilya menggenjot elektabilitas kandidat dukungannya.
Isu netralitas di unsur pemerintahan memang sudah lama menjadi pembicaraan, bahkan sebelum ketiga pasang calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) resmi mendaftar untuk berlaga di pemilu 2024. Kini, isu itu semakin menjadi sorotan.
