Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Korut Kecam Presiden Korsel: Yoon Suk-yeol Pengeras Suara AS!

Korut mengecam Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol karena mengkritik kerja sama mereka dengan Moskow.
Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol berpidato di Majelis Umum PBB ke-78 di markas besar PBB di New York, AS, 20 September 2023. REUTERS/Caitlin Ochs
Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol berpidato di Majelis Umum PBB ke-78 di markas besar PBB di New York, AS, 20 September 2023. REUTERS/Caitlin Ochs

Bisnis.com, JAKARTA - Korea Utara (Korut) pada Senin (25/9/2023) mengecam Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk-yeol karena mengkritik kerja sama mereka dengan Moskow setelah kunjungan pemimpin Kim Jong-un ke Rusia, dengan mengatakan bahwa “wajar” dan “normal” bagi negara tetangga untuk menjaga hubungan dekat.

Yoon, yang berbicara di Majelis Umum PBB pekan lalu, mengatakan bahwa jika Rusia membantu Korea Utara meningkatkan program senjatanya sebagai imbalan atas bantuan perangnya di Ukraina, hal itu akan menjadi “provokasi langsung”.

Dalam artikel yang dimuat oleh kantor berita KCNA, Korea Utara mengecam Yoon karena memfitnah kerja sama persahabatannya dengan Rusia dengan "ganas", dan mengatakan bahwa Yoon bertindak sebagai "pengeras suara" bagi Amerika Serikat (AS).

“Merupakan hal yang wajar dan normal bagi negara-negara tetangga untuk menjaga hubungan dekat satu sama lain, dan tidak ada alasan untuk menganggap praktik tersebut sebagai hal yang patut dipertanggungjawabkan,” katanya melansir CNA.

Kim kembali ke negaranya pekan lalu dari perjalanan selama seminggu ke Rusia. Dia dan Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat untuk meningkatkan kerja sama militer dan ekonomi.

Para pejabat AS dan Korea Selatan telah menyatakan kekhawatirannya bahwa Rusia mungkin berusaha memperoleh amunisi dari Korea Utara untuk menambah persediaan amunisi yang semakin menipis untuk perang di Ukraina, sementara Pyongyang mencari bantuan teknologi untuk program nuklir dan rudalnya.

Segala kegiatan yang membantu program senjata Korea Utara dilarang berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB.

“Kebijakan luar negeri DPRK … tidak akan terikat pada apa pun, dan hubungan persahabatan dan kerja sama dengan negara-negara tetangga dekatnya akan terus tumbuh lebih kuat,” kata komentar tersebut, mengacu pada nama resmi Korea Utara, Republik Rakyat Demokratik Korea (DPR).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Nancy Junita
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper