Bisnis.com, JAKARTA – Ratusan demonstran prodemokrasi Thailand berkumpul pada hari Minggu (23/7/2023) untuk menunjukkan dukungan kepada pemimpin partai Move Forward Pita Limjaroenrat, setelah lawan-lawannya di Partai Konservatif menjegal upayanya untuk menjadi Perdana Menteri.
Move Forward memenangkan pemilu Thailand pada Mei 2023 setelah mendapat dukungan kuat dari kaum muda dengan platform kebijakan anti-kemapanan, termasuk mereformasi militer, mengakhiri monopoli bisnis, dan mengamandemen undang-undang penghinaan kerajaan, yang melindungi kerajaan yang kuat dari kritik.
Melansir Reuters, Senin (24/7/2023), Parlemen telah dua kali memblokir Pita untuk menjadi Perdana Menteri, sekali pada hari Rabu lalu dan sebelumnya pada pekan sebelumnya. Menurut para pendukungnya, penghalangan ini disebabkan oleh peraturan yang tidak adil.
"Kami akan terus berjuang ... tidak peduli berapa bulan lagi kami harus mendukung prinsip-prinsip demokrasi," kata seorang aktivis di atas panggung yang disambut sorak-sorai penonton di sebuah persimpangan jalan di pusat kota Bangkok.
Kebijakan-kebijakan Move Forward berada pada jalur yang berseberangan dengan kekuatan militer royalis, elit lama, dan kekuatan konservatif di Thailand.
Koalisi delapan partai yang dipimpin oleh Move Forward termasuk partai populis Pheu Thai yang menguasai mayoritas di majelis rendah yang beranggotakan 500 orang.
Baca Juga
Di bawah konstitusi yang dirancang oleh militer, Perdana Menteri berikutnya harus mendapatkan lebih dari setengah suara di badan legislatif bikameral, yang terdiri dari 249 anggota yang ditunjuk oleh junta setelah merebut kekuasaan pada tahun 2014. Mereka berpihak pada partai-partai konservatif.
Pemungutan suara lain pemilihan Perdana Menteri dijadwalkan pada hari Kamis ketika sekutu koalisi Move Forward, Pheu Thai, akan mengajukan kandidat yang sebagian besar diperkirakan adalah taipan real estat Srettha Thavisin.
