Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Thailand Don Pramudwinai buka suara tentang pertemuannya dengan Junta Myanmar, dalam upaya menyelesaikan konflik di Myanmar.
Dia menyatakan bahwa pertemuan informal dengan Junta Myanmar sejalan dengan dokumen Asean yang menyerukan untuk melakukan pendekatan lain.
Pertemuan informal dengan Junta Myanmar di luar kerangka kerja Asean yang berlangsung di Pattaya, bertujuan untuk melakukan pendekatan lain, guna terciptanya penyelesaian konflik di Myanmar.
Menlu Laos menjadi satu-satunya menteri luar negeri di kawasan Asean, selain menteri luar negeri Thailand yang datang dalam pertemuan dengan Junta Myanmar tersebut.
Pramudwinai membenarkan dialog di Pattaya dengan Junta Myanmar sebagai upaya pendekatan lain dalam menyelesaikan konflik Myanmar, yang telah disebutkan dalam dokumen Asean sebelumnya untuk dipertimbangkan.
Menurutnya, Thailand juga telah melakukan dua pembicaraan informal lainnya, sebelum pertemuan dengan Junta Myanmar pada Juni 2023.
Baca Juga
"Pertemuan informal pertama dan kedua, termasuk yang ketiga di Pattaya, sangat banyak membahas Pasal 14 (dokumen Asean mengenai 5PC) yang diadopsi di Phnom Penh, yang membuka pendekatan lain untuk dieksplorasi," katanya kepada wartawan, di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada Selasa (11/7/2023).
Pramudwinai mengacu ke dokumen Asean yang dikeluarkan terkait implementasi 5PC dalam pasal 14 dari dokumen tersebut.
"Asean harus mempertimbangkan untuk mengeksplorasi pendekatan lain yang dapat mendukung implementasi 5 Poin Konsensus," bunyi pasal 14 dokumen Asean.
Dia menyatakan bahwa Asean ingin melihat kembali kehadiran Myanmar dalam pertemuan anggota Asean.
"Kita semua ingin melihat semua anggota keluarga Asean," katanya saat ditanyai oleh wartawan, di Hotel Shangri-La, Jakarta.
Asean telah melarang Junta Myanmar untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi blok tersebut menyusul terjadinya konflik internal di Myanmar.
Meski begitu, Myanmar sekarang hanya diizinkan untuk bisa mengirim perwakilan non-politik dalam pertemuan tingkat tinggi. Konflik yang berlangsung di Myanmar telah menjadi tantangan besar dalam keketuaan Indonesia di Asean.
Sebelumnya, Indonesia mengatakan bahwa keterlibatan salah satu pihak di Asean terhadap konflik Myanmar, bertentangan dengan 5PC.
Staf Khusus Menteri Luar Negeri RI bidang Diplomasi Kawasan I Gede Ngurah Swajaya mengatakan bahwa Asean memiliki aturan main yang harus diperhatikan.
"Jika suatu negara membuat inisiatif sendiri, biarkan saja. Itu adalah hak negara mereka. Namun, jika kita berbicara tentang Asean, kita memiliki aturan main yang harus kita perhatikan, yaitu 5PC dan keputusan KTT," katanya.
