Bisnis.com, JAKARTA — Bangladesh masih berada dalam kondisi mencekam dengan jumlah korban tewas akibat protes mahasiswa meningkat menjadi 201 orang hingga Kamis (26/7/2024).
Kondisi itu terjadi meski Mahkamah Agung Bangladesh telah menghapuskan sebagian besar kuota pekerja di pemerintahan atau pegawai negeri sipil (PNS) pada Minggu (21/7/2024). Kebijakan kuota PNS di Bangladesh telah memicu aksi protes nasional dalam sebulan terakhir dengan dimotori para mahasiswa.
Aksi demonstrasi itu direspons dengan kekerasan oleh pihak militer dengan sedikitnya menewaskan 114 orang hingga akhir pekan lalu.
Dilansir Antara, peningkatan signifikan jumlah korban kekerasan dalam beberapa hari terakhir di Dhaka, Ibu Kota Bangladesh, terjadi akibat tindakan keras terhadap pihak-pihak oposisi semakin meningkat.
Pemberlakuan jam malam dan pengerahan militer yang mulai berlaku pada Sabtu (20/7/2024), terus berlanjut, dengan jeda dari pukul 10.00 pagi hingga pukul 05.00 sore waktu setempat.
Perkantoran dan industri kembali beroperasi pada Rabu selama periode jeda yang sama, menurut pengumuman pemerintah. Menteri Hukum Bangladesh Anisul Haq mengatakan jam malam akan dicabut secara bertahap dengan mempertimbangkan situasi.
Baca Juga
Inspektur Bachchu Mia, yang bertanggung jawab di pos kepolisian di Dhaka Medical College and Hospital (DMCH), mengonfirmasi jumlah korban tewas bertambah menjadi 201.
“Sebagian besar korban meninggal karena luka tembak,” menurut laporan surat kabar nasional Prothom Alo pada Kamis.
Anjuman Mufidul Islam, sebuah organisasi kesejahteraan setempat yang menyediakan layanan pemakaman bagi umat Islam, menguburkan 21 jenazah. Pejabat organisasi itu, Kamrul Ahmed, mengatakan dalam tiga hari terakhir, polisi menyerahkan jasad 21 korban kepada Anjuman Mufidul Islam, termasuk dari DMCH selama aksi protes terjadi.
"Kami telah mengubur jenazah-jenazah tersebut. Kami melakukan pekerjaan itu sebagai pekerjaan rutin. Polisi menyimpan sampel DNA dan rincian lain untuk catatan dan klaim di masa mendatang," tambahnya.
Seperti diketahui, Bangladesh didera protes dan aksi kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak awal Juli 2024 atas seruan reformasi dalam sistem kuota pekerjaan publik (PNS) yang didambakan di negara itu. Alasannya, sistem rekrutmen itu dianggap sangat tidak adil oleh para mahasiswa.
Sejak 16 Juli 2024, protes semakin meningkat setelah polisi dan anggota partai berkuasa, termasuk sayap mahasiswanya, Bangladesh Students’ League, dilaporkan menyerang mahasiswa di kampus-kampus universitas di seluruh negara itu.
Menanggapi protes tersebut, pemerintah dengan dukungan putusan Mahkamah Agung Bangladesh mengeluarkan pengumuman yang mereformasi sistem kuota, memangkas kuota menjadi 7% dari 56%.
Namun, para mahasiswa yang berunjuk rasa menuntut agar kampus-kampus dibuka kembali dan situasi normal di negara itu dipulihkan.
Polisi menangkap sekitar 4.500 orang dalam delapan hari terakhir, termasuk 1.400 orang pada Rabu (24/6/2024). Banyak dari mereka yang ditangkap adalah anggota oposisi Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) dan partai Bangladesh Jamaat-e-Islami, menurut Prothom Alo.
Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan menyalahkan partai oposisi atas aksi kekerasan selama protes yang menuntut reformasi dalam kuota pekerjaan pemerintah.
"Kami akan mengidentifikasi mereka satu per satu dengan segenap kekuatan kami. Mereka akan menghadapi konsekuensi hukum. Kami tidak akan mundur untuk memastikannya," kata sang menteri.
