Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Agung Bangladesh akhirnya menghapuskan sebagian besar kuota pekerja di pemerintahan atau pegawai negeri sipil (PNS).
Kebijakan kuota PNS di Bangladesh telah memicu aksi protes nasional dalam sebulan terakhir dengan dimotori para mahasiswa. Aksi demonstrasi itu direspons dengan kekerasan oleh pihak militer dengan sedikitnya menewaskan 114 orang dalam beberapa hari terakhir.
Dilansir Reuters, Minggu (21/7/2024), Mahkamah Agung Bangladesh menolak putusan Pengadilan Tinggi yang mengembalikan kebijakan kuota PNS itu.
“Divisi Banding Mahkamah Agung memerintahkan agar 93% pekerjaan pemerintah di Negara Asia Selatan harus terbuka bagi kandidat yang pantas,” demikian kata Jaksa Agung Bangladesh A.M. Amin Uddin kepada Reuters.
Seperti diketahui, Pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina telah menghapus sistem kuota PNS pada 2018. Namun, Pengadilan Tinggi Bangladesh menerapkannya kembali pada Juni 2024 dengan mematok total kuota sebesar 56%.
Kebijakan sistem kuota ini memberikan alokasi sekitar 30% dari 56% kuota PNS negara tersebut kepada putra dan cucu mereka yang berpartisipasi dalam perang pembebasan Bangladesh pada 1971.
Baca Juga
Putusan Pengadilan Tinggi itu memicu aksi demonstrasi besar-besaran dimulai dari sederet kampus di Dhaka. Pemerintah merespons dengan represif dan menyebabkan aksi kekerasan kepada para pendemo.
Layanan internet dan pesan teks di Bangladesh telah dihentikan sejak Kamis (18/7/2024) atau ketika pasukan keamanan menindak pengunjuk rasa yang menentang larangan pertemuan publik di negara berpenduduk hampir 170 juta orang itu.
Tentara berpatroli di jalan-jalan ibu kota Dhaka dan tempat pos pemeriksaan militer didirikan setelah pemerintah memerintahkan pemberlakuan jam malam sejak Jumat (19/7/2024).
Jaksa Agung Bangladesh A.M. Amin Uddin berharap putusan Mahkamah Agung itu dapat mengembalikan situasi di Dhaka.
“Saya berharap keadaan normal akan kembali setelah keputusan hari ini dan orang-orang dengan motif tersembunyi akan berhenti menghasut orang,” kata Amin Uddin.
Di samping itu, Jaksa Agung menegaskan akan meminta pemerintah untuk mencari pelaku kekerasan dan mengambil tindakan tegas terhadap mereka.
Menurut laporan Reuters, jalan-jalan di dekat Mahkamah Agung langsung sepi setelah keputusan tersebut diambil. Namun, sebuah tank militer ditempatkan di luar gerbang pengadilan, menurut tayangan televisi.
