Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Aktivitas Warga Bangladesh Lumpuh, Buntut Demo Kuota PNS Memanas

Tidak ada layanan yang dibuka dan tidak ada kendaraan yang diperbolehkan melintas di jalanan Bangladesh usai aksi demo protes kuota PNS memanas.
Ilustrasi aksi demo/Image by freepik
Ilustrasi aksi demo/Image by freepik

Bisnis.com, JAKARTA - Aksi demonstrasi mahasiswa di Bangladesh memaksa pemerintah untuk menghentikan jaringan transportasi dan bisnis sehari penuh sejak Kamis (18/7/2024).

Demo itu pun memberikan tekanan kepada Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina untuk menghapus sistem kuota bagi pegawa negeri seiring dengan jatuhnya korban dalam demo minggu ini.

Dilansir dari Bloomberg pada Kamis (18/7/2024), salah satu perwakilan mahasiswa Asif Mahmud mengatakan tidak ada layanan yang dibuka, selain rumah sakit dan layanan darurat, serta tidak ada kendaraan yang diperbolehkan melintas di jalanan Bangladesh.

Perwakilan mahasiswa juga mengajak semua institusi pendidikan untuk bergabung dengan gerakan protes usai bentrokan dengan polisi dan pendukung pemerintah pada Selasa lalu menyebabkan sebanyak 6 korban meninggal dunia dan lainnya luka-luka.

Gerakan demo ini merupakan respons dari penutupan semua universitas negeri dan swasta yang dilakukan oleh pemerintah ketika protes terkait kuota PNS meningkat. Masyarakat memprotes alokasi 30% untuk anggota keluarga veteran perang kemerdekaan dari Pakistan pada 1971.

Bagi Hasina, demo ini menyebabkan sakit kepala. Pasalnya, penghentian aktivitas masyrakat secara nasional akan menganggu upaya pemerintah Bangladesh dalam mencari dukungan pendanaan dari kreditor dan IMF seiring dengan cadangan devisa yang semakin menipis.

Dalam keterangannya kepada masyarakat melalui pidato yang disiarkan melalui saluran televisi, Hasina meminta para mahasiswa untuk percaya kepada pengadilan, di mana kasus yang melanggar sistem kuota sedang dibahas.

Dia juga berjanji untuk memberikan hukuman kepada para penjahat yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut. Dia juga mengatakan bahwa komite yudisial akan dibentuk untuk menyelidiki kasus tersebut.

Adapun, para pengunjuk rasa mengatakan sistem kuota ini menutup peluang bagi para pencari pekerjaan dan memberikan kursi untuk pada pendukung Hasina. Masyarakat ingin sistem kuota ini diganti dengan sistem berbasis prestasi.

Bekerja di lingkungan pemerintah merupakan pekerjaan yang diidamkan di Bangladesh. Pekerjaan ini juga menjadi sangat penting saat perekonomian negara tersebut berjuang untuk pulih usai pandemi.

Protes yang sebagian besar diikuti oleh mahasiswa ini telah dimulai sejak bulan lalu. Namun, berubah menjadi aksi kekerasan pada pekan ini dan partai oposisi utama Bangladesh ikut serta dalam demontrasi tersebut.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Sumber : Bloomberg
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper