Bisnis.com, JAKARTA - Calon Perdana Menteri (PM) Thailand Pita Limjaroenrat akan melanjutkan perjuangannya untuk menjadi PM di parlemen, pada Rabu (19/7/2023).
Hal itu dia lakukan setelah gagal mendapatkan persetujuan yang diperlukan dari anggota parlemen dalam pertemuan terakhir pada pekan ini.
Pita (42) diperkirakan akan dicalonkan kembali untuk posisi tersebut, ketika Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat berkumpul kembali untuk memilih PM Thailand ke-30.
Melansir CNA, Partai Maju dan 7 mitra koalisinya memiliki 312 Anggota Parlemen (MP) di Majelis Rendah dengan 500 kursi.
Akan tetapi, agar Pita menjadi PM Thailand, dia membutuhkan mandat dari setidaknya 375 anggota parlemen, lebih dari setengah majelis gabungan, yang juga mencakup 249 senator di Majelis Tinggi.
Tawaran awalnya untuk jabatan PM Thailand pada 13 Juli berakhir dengan kekalahan ketika 381 anggota parlemen dan senator menolak untuk mendukungnya, yakni satu-satunya kandidat untuk pemungutan suara.
Baca Juga
Pita hanya berhasil mengumpulkan 324 suara, termasuk 13 dari senator, sementara 182 anggota parlemen menentangnya dan 199 lainnya abstain.
“Setelah 13 Juli, kami melanjutkan pembicaraan kami. Banyak senator yang tidak datang untuk memberikan suara pada hari itu. Kami memiliki kesempatan untuk bertukar pikiran dan berdiskusi bahwa beberapa di antaranya ditempati di luar negeri dan yang lainnya, kemungkinan mereka yang memilih saya masih ada. Aku masih bertarung," lanjutnya.
Meski begitu masih belum jelas pemimpin Partai Maju dapat dicalonkan kembali sebagai PM Thailand atau tidak.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Parlemen Wan Muhamad Noor Matha mengatakan bahwa anggota parlemen tertentu tidak mendukung pencalonan kembali Pita untuk jabatan PM Thailand karena dia telah ditolak pekan lalu.
Mereka mengklaim mosi yang ditolak tidak dapat diajukan kembali untuk dipertimbangkan dalam sidang parlemen yang sama, yang mengutip peraturan untuk duduk parlemen.
“Pendapat lain adalah bahwa pemilihan perdana menteri bukanlah gerakan umum tetapi proses untuk mencalonkan seseorang sebagai perdana menteri yang ada, sebagai bagian terpisah dalam peraturan untuk duduk di parlemen,” ucapnya.
