Bisnis.com, JAKARTA - Pemenang pemilu Thailand Partai Maju dan Partai Pheu Thai mencapai kesepakatan dan setuju untuk mencalonkan seorang anggota senior dari koalisi mereka sebagai Ketua DPR berikutnya, pada Senin (3/7/2023).
Keputusan tersebut berdasarkan pemungutan suara parlemen, yang diumumkan dalam konferensi pers bersama setelah pembukaan parlemen negara bagian yang dipimpin oleh Raja Maha Vajiralongkorn dan Ratu Suthida, pada malam hari.
Melansir CNA, calon perdana menteri dan pemimpin Partai Maju Pita Limjaroenrat mengatakan telah mencalonkan Wan Muhamad Noor Matha sebagai Ketua DPR.
“Kami akan mencalonkan Wan Muhamad Noor Matha sebagai Ketua DPR, dengan anggota parlemen dari Partai Maju sebagai Wakil Ketua Pertama dan anggota parlemen dari Partai Pheu Thai sebagai Wakil Ketua Kedua,” katanya.
Calon Ketua DPR berusia 79 tahun itu adalah politisi veteran dari provinsi perbatasan selatan Thailand Yala dan pemimpin Partai Prachachat.
Kelompok politiknya bergabung dengan Partai Maju dan Partai Pheu Thai untuk membentuk koalisi dengan 5 sekutu lainnya setelah pemilu pada 14 Mei, saat partai Pita meraih kemenangan tidak terduga dengan 151 kursi di parlemen.
Akan tetapi, agar Pita menjadi perdana menteri, dia membutuhkan persetujuan lebih dari setengah dari 750 kursi Majelis Nasional, atau setidaknya 376 suara baik di DPR saja atau juga di Senat.
Menurut Pita, kesepakatan pencalonan dibuat untuk mencapai persatuan di antara 8 partai koalisi dalam pembentukan pemerintahan berikutnya, dengan dia sebagai perdana menteri.
“Partai Maju dan Partai Pheu Thai sepakat untuk bersama-sama mendukung undang-undang penting bagi rakyat, yang mencakup amnesti untuk kasus ekspresi politik serta amandemen undang-undang yang terkait dengan reformasi militer,” lanjutnya.
Menurutnya, kandidat tersebut telah siap untuk mendorong agenda yang akan membawa transparansi, checks and balances dan efektivitas sistem parlementer Thailand.
Posisi Ketua DPR telah menjadi titik ketidaksepakatan antara Partai Maju dan Partai Pheu Thai selama beberapa bulan terakhir karena kedua belah pihak mengarahkan pandangan ke posisi teratas cabang legislatif.
Partai Maju mengatakan perlu menjadi pembicara DPR untuk mempercepat prosedur legislatif, sementara anggota Partai Pheu Thai berpendapat posisi itu tidak harus berada di bawah Partai Maju, meski memenangkan mayoritas kursi di parlemen.
“Partai Maju dan Partai Pheu Thai sangat yakin bahwa kesepakatan Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR kali ini merupakan awal dari kerjasama untuk membentuk pemerintahan untuk mengelola negara sebagai tanggapan atas konsensus rakyat, yang dituangkan secara jelas dalam pemilihan pada 14 Mei 2023," tambahnya.
Pencalonan Wan Muhamad Noor Matha untuk posisi Ketua DPR diprakarsai oleh Wakil Ketua Partai Pheu Thai Phumtham Wechayachai, yang percaya veteran politik adalah pilihan yang dapat diterima oleh semua pihak.
“Saya memberi tahu dia bahwa jika dia setuju dengan proposisi tersebut, saya akan melanjutkan proses untuk membahas masalah tersebut,” kata Phumtham dalam konferensi pers.
Menurutnya, ini adalah kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak dan berpikir ini akan menjadi solusi untuk bisa melangkah maju.
"Yang penting bukan hanya memilih Ketua DPR. Penting juga untuk bergandengan tangan membuat pemerintahan yang demokratis maju dan memenuhi harapan masyarakat,” tambahnya.
Wan Muhamad Noor Matha pernah mengepalai beberapa kementerian di pemerintahan sebelumnya. Dia juga menjabat sebagai Ketua DPR dan presiden Parlemen antara 1996 dan 2000.
