Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku tak masalah apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak suka dengan Anies Baswedan.
Anies merupakan calon presiden usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). KPP terdiri dari Partai Demokrat, Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dalam buku terbarunya Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi, SBY menyatakan sudah jadi rahasianumum bahwa Jokowi tak suka dengan Anies sehingga tak ingin mantan rektor Universitas Paramadina itu maju jadi calon presiden pada Pilpres 2024.
“Tidak menjadi soal kalau Pak Jokowi tidak suka dengan Pak Anies Baswedan. Itu hak beliau. Tidak ada yang boleh melarang dan tidak boleh pula presiden kita disalahkan,” tulis SBY dalam buku yang terbit pada Senin (26/6/2023).
Bahkan, SBY mengatakan Jokowi tak melanggar hukum apabila melakukan kerja politik agar Anies tak bisa jadi calon presiden pada Pilpres 2024. Namun, presiden ke-6 tak senang apabila Jokowi coba menjegal pencapresan Anies dengan cara yang tak beretika.
“Misalnya, dicari-cari kesalahan Anies Baswedan secara hukum, dan akhirnya dijadikan tersangka atas pelanggaran hukum tertentu,” tulis SBY memberikan contoh.
Baca Juga
SBY mengatakan, rakyat akan menerima apabila Anies secara hukum terbukti bersalah. Meski demikian, lanjutnya, kalau Anies tak bersalah namun dipaksakan bersalah maka akan jadi kasus serius.
“Kalau memaksakan seseorang untuk menjadi tersangka pelanggaran hukum, padahal tidak bisa dibuktikan secara mengesankan [no strong evidence], ini sebuah penyalahgunaan kekuasaan [abuse of power], utamanya kalau memang ada tangan-tangan kekuasaan yang bermain. Masalah akan menjadi sangat serius kalau secara pribadi Presiden Jokowi memang terlibat dalam hal ini [personally involved],” ujar SBY.
SBY, yang menyatakan diri sebagai sahabat Jokowi, berharap mantan Wali Kota Solo itu tidak melakukan apa yang disebutkannya.
Lalu, SBY kembali memberi contoh cara menjegal pencapresan Anies yaitu dengan menggagalkan KPP atau koalisi pendukung Anies.
“Dengan ‘mengamputasi’ salah satu dari parpol-parpol yang hendak mencalonkannya sebagai capres. Kalau salah satu dari tiga parpol yang bakal mengusung Anies Baswedan sebagai capres tidak lagi memberikan dukungannya, bakal bubarlah koalisi yang tengah ‘in the making’ ini,” ujarnya.
SBY menyatakan tak akan terusik apabila koalisi pendukung Anies gagal karena hasil kerja politik, namun dirinya tak akan terima apabila koalisi itu gagal karena ‘dikerjain’.
“Seperti dugaan banyak kalangan atas PK [Peninjauan Kembali] Moeldoko, Kepala Staf Presiden Jokowi yang masih berstatus aktif, maka ini juga sebuah masalah yang serius yang dampaknya sangat besar,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Moeldoko mengajukan PK atas putusan kasasi MA No. Perkara 487 K/TUN/2022. Putusan kasasi MA itu menegaskan kepengurusan Partai Demokrat yang sah merupakan pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bukan Moeldoko.
SBY juga meyakini banyak kerja politik yang dilakukan agar NasDem dan PKS mengurungkan niatnya untuk mencalonkan Anies sebagai calon presiden. Meski demikian, dia mengaku tak banyak berkomentar.
“Saya juga tahu dan mendengar, meskipun sama dengan masyarakat luas saya memilih untuk diam dan hemat bicara,” tutupnya.
