Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sindir balik Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait komentarnya mengenai putusan sistem pemilu proporsional tertutup.
Seperti diketahui, SBY mengomentari klaim bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) bakal mengabulkan gugatan terhadap Undang-undang (UU) Pemilu sehingga bisa mengembalikan sistem pemilu ke proporsional tertutup.
Presiden ke-6 itu menyebut ada potensi keriuhan atau chaos apabila MK mengabulkan gugatan tersebut.
Menanggapi pernyataan tersebut, Megawati menyindir balik SBY. Dia mengatakan bahwa selalu berpesan kepada kadernya untuk tidak melihat Pemilu sebagai barang baru.
"Kan ada komentar-komentar yang menurut saya aneh, yaitu [Pemilu proporsional tertutup] sepertinya akan jadi chaos. Lalu, saya berpikir mereka sendiri yang mengatakan begitu," ujarnya usai bertemu dengan Partai Amanat Nasional (PAN) di kantor DPP PDIP, Jumat (2/6/2023).
Di sisi lain, Presiden ke-5 itu mengatakan bahwa Indonesia telah beberapa kali melewati Pemilu. Oleh karena itu, dia berpesan agar tidak ada pihak yang memandang kontestasi politik sebagai barang baru.
Baca Juga
"Kalau ada yang sampai mengatakan [chaos] seperti itu, bagi saya big question," tuturnya.
Adapun SBY sebelumnya buka suara soal klaim Denny Indrayana terkait dengan MK yang disebut akan mengabulkan sistem Pemilu proporsional tertutup.
Denny, yang dulu menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM era SBY, mengeklaim mendapatkan informasi terkait dengan gugatan terhadap UU No.7/2017 tentang Pemilu. Dia menyebut MK bakal menyetujui kembalinya penerapan sistem proporsional tertutup.
Presiden RI ke-6 itu mengatakan apabila sumber informasi yang didapatkan mantan anggota kabinetnya itu "reliable", maka akan menjadi isu besar dalam dunia politik di Indonesia.
Melalui akun Twitter pribadinya, SBY mempertanyakan kegentingan dan kedaruratan untuk mengganti sistem Pemilu ketika proses sudah dimulai. Seperti diketahui, partai politik yang lolos verifikasi baru saja menyerahkan daftar calon legislatif (caleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Ingat, DCS [Daftar Caleg Sementara] baru saja diserahkan kpd KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan 'chaos' politik," ujarnya, dikutip dari akun @SBYudhoyono oleh Bisnis, Minggu (28/5/2023).
