Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat politik Rocky Gerung mengaku bisa memahami kekhawatiran mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait polemik sistem pemilu yang kini berada di 'tangan' Mahkamah Konstitusi (MK).
Isu yang beredar adalah MK mengabukan judicial review tentang pengubahan sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup. Artinya, saat pemilu nanti yang dicoblos bukanlah foto caleg melainkan parpol.
"Kecurigaan SBY berdasar karena dia bagian dari target istana melalui politik Moeldoko. Jadi ini satu paket untuk melemahkan mereka yang di luar circle koalisi Istana," katanya dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Senin (29/5/2023).
Menurut Rocky, sistem pemilu proporsional tebuka atau tertutup tidak menjadi soal asalkan sistem politik Indonesia sehat dan sesuai konstitusi yakni kedaulatan rakyat di atas segalanya.
"Tapi, bagi SBY yang penting adalah teknikalitas atau usaha teknis untuk membatalkan pemilu misalnya, untuk membuat keonaran di dalam sistem elektoral supaya ada pengendalian," ujar Rocky.
Bahkan, Rocky melontarkan skenario terburuk dari polemik sistem pemilu ini. Menurutnya, ada kemungkinan pemerintah mengambil kesempatan di dalam kekacauan politik yang terjadi dengan menunda Pemilu 2024.
Baca Juga
"SBY dan oposisi menganggap ini adalah akal-akalan Istana untuk menunda pemilu," ujarnya.
Rocky juga buka suara soal independensi Mahkamah Konstitusi yang kini dinilainya tergerus dan menjadi lembaga yang mengabdi kepada kepala negara, bukan lagi lembaga negara.
Menurutnya, tugas MK bukanlah memutuskan mana sistem pemilu yang terbaik, tetapi mana yang konstitusional dan inkonstitusional.
Diberitakan sebelumnya, kabar tentang Pemilu proporsional tertutup diungkapkan oleh Denny Indrayana.
Denny, yang dulu menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM era SBY, mengeklaim mendapatkan informasi terkait dengan gugatan terhadap UU No.7/2017 tentang Pemilu.
Dia menyebut MK bakal menyetujui kembalinya penerapan sistem proporsional tertutup.
SBY mengatakan apabila sumber informasi yang didapatkan mantan anggota kabinetnya itu "reliable", maka akan menjadi isu besar dalam dunia politik di Indonesia.
Melalui akun Twitter pribadinya, SBY mempertanyakan kegentingan dan kedaruratan untuk mengganti sistem Pemilu ketika proses sudah dimulai.
Seperti diketahui, partai politik yang lolos verifikasi baru saja menyerahkan daftar calon legislatif (caleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Ingat, DCS [Daftar Caleg Sementara] baru saja diserahkan kpd KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan 'chaos' politik," ujarnya, dikutip dari akun @SBYudhoyono oleh Bisnis, Minggu (28/5/2023).
