Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

6 Negara Belum Tandatangani Deklarasi Daftar Kerusakan di Ukraina

Wakil Menteri Kehakiman Ukraina Irina Mudra mengatakan 6 negara belum menandatangani deklarasi daftar kerusakan di Ukraina.
Tangkapan layar - Kondisi Kota Bakhmut, Ukraina bagian Timur pada Selasa (9/5/2023), saat berlangsung pertempuran sengit antara pasukan Rusia vs Ukraina. Wakil Menteri Kehakiman Ukraina Irina Mudra mengatakan 6 negara belum menandatangani deklarasi daftar kerusakan di Ukraina. /Reuters
Tangkapan layar - Kondisi Kota Bakhmut, Ukraina bagian Timur pada Selasa (9/5/2023), saat berlangsung pertempuran sengit antara pasukan Rusia vs Ukraina. Wakil Menteri Kehakiman Ukraina Irina Mudra mengatakan 6 negara belum menandatangani deklarasi daftar kerusakan di Ukraina. /Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Kehakiman Ukraina Irina Mudra mengatakan bahwa 6 negara belum menandatangani deklarasi untuk membuat daftar kerusakan yang terjadi di Ukraina. 

Sejumlah 6 negara yang belum menandatangani tersebut antara lain, Azerbaijan, Armenia, Bosnia dan Herzegovina, Hungaria, Serbia dan Turki.

Adapun itu terjadi pada saat melakukan pertemuan puncak Dewan Eropa dengan puluhan negara di Reykjavik, pada Rabu (17/5/2023). 

"Di Reykjavik, pada pertemuan puncak kepala negara dan pemerintahan Dewan Eropa, 43 negara dan Uni Eropa menandatangani kesepakatan tentang daftar kerusakan," katanya, di halaman Facebook. 

Dia mencantumkan Georgia, Latvia, Lituania, Moldova, dan Estonia ke dalam negara yang ikut menandatangani deklarasi.

"Tidak ditandatangani 6 negara, Azerbaijan, Armenia, Bosnia, Hongaria, Serbia, Turki," lanjutnya, seperti dilansir dari TASS, pada Kamis (18/5/2023). 

Menurut pejabat Ukraina, tiga negara lainnya, Andorra, Bulgaria dan Swiss, sedang bersiap-siap untuk mendaftar sambil menjalani prosedur internal.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Belanda Wopke Hoekstra mengatakan bahwa pada pertemuannya di Reykjavik, Dewan Eropa telah secara resmi menyetujui pembuatan daftar kerugian yang diderita Ukraina sebagai akibat dari perang. 

"Pendaftaran akan berkantor pusat di Den Haag, Belanda. Ini sedang dikembangkan dalam kerja sama erat dengan Ukraina dan akan menerima, memproses, dan mencatat klaim," ujarnya. 

Sekitar 43 negara telah bergabung dalam mekanisme tersebut, termasuk Belanda dan Ukraina, serta diharapkan dapat beroperasi penuh pada 2024.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Erta Darwati
Editor : Hafiyyan
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper