_1683785303.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pelaksanaan implementasi dari 5 Poin Kesepakatan atau Five Point Consensus dalam menyelesaikan isu Myanmar dan implementasi Asean Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) diterapkan oleh Negara anggota Asia Tenggara.
Hal ini dia sampaikan saat membuka Sesi Retreat Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Ke-42 Asean 2023 yang digelar di Komodo Ballroom, Meruorah Convention Center, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (11/5/2023).
Dalam sambutannya, Presiden Jokowimenegaskan bahwa sebagai ketua Asean, Indonesia terus berupaya agar ada langkah maju dari implementasi 5 Poin Kesepakatan.
Dia menegaskan bahwa melalui hubungan dengan berbagai pihak, Indonesia terus berupaya mendorong terciptanya dialog yang inklusif, menyerukan penghentian kekerasan, dan memfasilitasi penyelesaian joint needs assesment melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan dan Pengelolaan Bencana Asean atau AHA Centre dan menyalurkan bantuan kemanusiaan.
"Namun, saya harus berterus terang bahwa implementasi Five Point Consensus belum ada kemajuan yang signifikan sehingga diperlukan kesatuan Asean untuk merumuskan langkah-langkah ke depan," ujarnya dikutip melaui Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (11/5/2023).
Di sisi lain, Jokowi juga ingin memastikan bahwa isu Myanmar tidak menghambat percepatan pembangunan komunitas ASEAN.
Baca Juga
"Pembangunan komunitas ini adalah yang ditunggu oleh masyarakat Asean," imbuhnya.
Sementara itu, terkait dengan implementasi AOIP, Jokowi memandang perlunya kerja sama konkret dan inklusif untuk mengurangi ketegangan di Indo-Pasifik. Salah satu upayanya, antara lain melalui Asean Indo-Pacific Infrastructure Forum.
"Salah satunya dapat melalui Asean Indo-Pacific Infrastructure Forum sebagai platform kerja sama konkret bersama negara mitra," tandasnya.
Untuk diketahui, "Lima Poin Konsensus" terkait Myanmar disepakati para pemimpin ASEAN pada tahun 2021 lalu. Lima poin tersebut berisi antara lain penghentian kekerasan, penyelenggaraan dialog konstruktif, dan pengiriman bantuan melalui AHA Centre.
