Bisnis.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menilai Pemilu 2024 memiliki banyak kompleksitas, salah satunya adalah potensi ancaman polarisasi di masyarakat.
Sigit mengatakan Polri mendeteksi ada tantangan polarisasi akibat politik identitas pada Pemilu 2024. Oleh sebab itu, mereka akan coba lakukan langkah-langkah antisipasi.
“Akan terjadi polarisasi di tengah-tengah masyarakat [pada Pemilu 2024] apabila hal ini tidak kita antisipasi dengan baik,” jelas Sigit saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (12/4/2023).
Dia menjelaskan, Polri akan mendorong penguatan persatuan dan kesatuan dengan mendirikan 12 rumah kebangsaan. Rumah kebangsaan itu diharapkan dapat mencegah polarisasi di masyarakat akibat Pemilu 2024.
“12 rumah kebangsaan ini tentunya akan kita kembangkan dan kita harapkan dapat menjadi sesuatu cooling system, sebagai wadah untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat guna mencegah perpecahan ataupun polarisasi yang akan terjadi,” ungkapnya.
Selain ancaman polarisasi, Sigit mengira akan ada potensi kelelahan para petugas penyelenggara pemilu akibat waktu pelaksaan pencoblosan yang seretak. Layaknya kejadian pada Pemilu 2019. Lalu, ada potensi terlambatnya pengiriman logistik ke beberapa lokasi terpencil.
Baca Juga
Untuk mengatasi segala tantangan itu, dia mengatakan Polri sudah melakukan kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Kerja sama ini akan jadi landasan hukum sinergitas lapangan demi mewujudkan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak yang berkualitas serta berintegritas,” ujarnya.
Sedangkan untuk persiapan keamanan Pemilu 2024, Polri sudah menyiapkan personal Brimob yang terabung dalam Pasukan Reaksi Cepat. Pasukan Brimob ini dibagi dalam 7 zonasi di seluruh Indonesia.
“[Mereka] siap dimobilisasi mapan saja serta di mana saja untuk menghadapi situasi kontinjensi,” tegas Sigit.
