Bisnis.com, JAKARTA – Berbagai pihak menyoroti skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2022 yang turun 4 poin menjadi 34.
Setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan ikut urun pendapat, pihak lembaga antirasuah juga angkat bicara.
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menepis anggapan beberapa pihak yang menilai penurunan skor itu adalah kesalahan KPK semata.
"Bahkan ada yang menarasikan dengan menggiringnya ke beberapa waktu lalu misalnya Tes Wawasan Kebangsaan dan lain-lainnya, yang jauh sebenarnya dari persoalan IPK. Tes Wawasan Kebangsaan dua tahun lalu, IPK ini 2022," katanya epada wartawan di Gedung Merah Putih, Kamis (2/2/2023).
Ali juga mengatakan bahwa penilaian IPK mencakup berbagai aspek yang juga merupakan capaian berbagai institusi, tidak hanya KPK. Untuk itu, dia mendorong agar agar ada penguatan dan kerja sama secara kolaboratif untuk menurunkan tingkat korupsi di Indonesia.
Dari internal KPK, upaya antikorupsi yang dilakukan yakni mulai dari aspek pencegahan korupsi berbentuk kajian dan pendidikan, sampai dengan aspek pendidikan.
Baca Juga
"Termasuk kemudian juga mengoptimalkan asset recovery," lanjut Ali.
Sebelumnya, mantan penyidik KPK Novel Baswedan berkomentar soal skor IPK Indonesia 2022 yang anjlok ke 34. Menurutnya, hal itu tak terlepas dari faktor revisi UU KPK dan pimpinannya.
Hal itu disampaikan oleh Novel dalam cuitan melalui akun Twitter resminya, Rabu (1/2/2023).
"Faktor terbesar IPK Indonesia terjun bebas [th 2019-40, skrg 2022-34] krn Revisi UU KPK & Pimpinan KPK yg ugal-ugalan," ucapnya, dikutip Bisnis dari akun @nazaqistsha, Rabu (1/2/2023).
Menurut salah satu mantan pegawai KPK yang dipecat pada 2021 itu, skor IPK Indonesia masih tertolong akibat kebijakan dari pemerintah untuk mempermudah usaha atau bisnis.
Seperti diketahui, risiko individu/perusahaan berhadapan dengan suap atau praktik korupsi lainnya untuk menjalankan bisnis merupakan salah satu indikator penentu skor IPK atau Corruption Perceptions Index (CPI). Indikator komposit itu yakni Global Insight Country Risk Ratings, yang mengalam stagnasi pada 2022.
"Kalau sdh begini ke mana tuh anggota legislatif pendukung Firli cs?" lanjut Novel.
Kepala Negara pun ikut menyoroti hal tersebut. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa capaian IPK 2022 perlu diperbaiki dan dievaluasi secara bersama.
Apalagi, skor 34 itu menunjukkan bahwa capaian IPK 2022 sama dengan capaian pada 2014. Dengan demikian, skor tersebut kembali ke level tahun pertama kepempimpinan Presiden Jokowi.
"Iya, itu akan menjadi koreksi dan evaluasi kita bersama," katanya dikutip melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (2/2/2023).
